SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Timur melaporkan bahwa realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp27,95 triliun. Anggaran tersebut digunakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pembiayaan pendidikan, hingga penyediaan kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Didyk Choiroel, mengungkapkan bahwa ada beberapa *output* penting yang dihasilkan dari realisasi tersebut. Salah satu hasilnya adalah pembangunan jalan sepanjang 163 kilometer serta pemeliharaan jalan sepanjang 1.484 kilometer yang dibiayai dengan dana sebesar Rp956,41 miliar. Lebih lanjut, pembangunan jembatan juga menjadi prioritas dengan investasi sebesar Rp132,55 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun jembatan sepanjang 760 meter dan memelihara jembatan sepanjang 18.707 meter. Selain itu, sektor irigasi menerima alokasi dana sebesar Rp334,69 miliar, yang mencakup operasi dan pemeliharaan irigasi sepanjang 2.123 kilometer, pembangunan irigasi permukaan sepanjang 50,5 kilometer, serta penyediaan 1.650 unit peralatan pipa dan pompa. Dalam pengembangan infrastruktur bendungan, pemerintah mengalokasikan Rp190,80 miliar. Angka ini mencakup satu unit Bendungan Bagong dan pemeliharaan pada tiga bendungan lainnya, serta pemeliharaan untuk 75 unit embung yang dialokasikan sebesar Rp14,15 miliar. Sektor pendidikan juga mendapat perhatian, dengan alokasi dana mencapai Rp308,13 miliar. Dana ini digunakan untuk membantu mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diterima oleh 7.203 siswa, serta Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan kepada 32 siswa. Selain itu, terdapat juga program beasiswa untuk operasional sekolah (BOS) yang menerima dukungan bagi 714 siswa. Keberlangsungan operasional dan layanan Bandar Udara Harun Tohir serta Bandar Udara Trunojoyo juga mendapat anggaran sebesar Rp55,17 miliar. Tidak ketinggalan, anggaran sebesar Rp190,55 miliar digunakan untuk operasional dan layanan empat kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) serta enam unit penyelenggara pelabuhan (UPP). Di bidang pembiayaan untuk UMKM, pemerintah memberikan kredit sebesar Rp27,82 triliun yang diterima oleh 643.599 debitur. Dari jumlah tersebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) berkontribusi sebesar Rp27,30 triliun kepada 519.457 debitur, sementara untuk Ultra Mikro (UMi) disalurkan sebesar Rp0,52 triliun kepada 124.142 debitur. ANTARA