JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono, memberikan dorongan untuk memperkuat akuntabilitas dan kolaborasi dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. Prinsip tersebut dianggap esensial dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang efektif. Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta, Sugeng menegaskan bahwa evaluasi kinerja dari pemerintah daerah harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan perencanaan pembangunan. Pernyataan ini disampaikan saat ia membuka Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko serta pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tanggal 26 Agustus. Menurut Sugeng, penerapan manajemen risiko harus dilakukan sedari awal dalam setiap penyusunan kebijakan, program, kegiatan, serta subkegiatan yang dijalankan. Penekanan ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi risiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan pembangunan daerah dari setiap keputusan yang diambil. Sugeng lebih lanjut menjelaskan bahwa kinerja daerah tidak dapat dipisahkan dari peran semua pemangku kepentingan, yang meliputi pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, masyarakat, dan media. Sinergi antara semua pihak ini vital untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan efektif. Ia menyoroti bahwa performa daerah merupakan hasil kumulatif dari kontribusi berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kolaborasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan integrasi program menjadi sangat penting untuk memperoleh hasil yang optimal. Lebih jauh, Sugeng menggarisbawahi perencanaan kinerja dengan mempertimbangkan keterpaduan antarprogram dan subkegiatan. Ini diharapkan dapat membantu mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan baik. Sugeng juga mengajak pejabat daerah agar berpikir luas dan bekerja dengan penuh dedikasi. Dia menekankan bahwa setiap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. "Setiap rupiah dari APBD harus dipertanggungjawabkan secara efektif. Kita perlu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya. Selain itu, Sugeng meminta setiap unit kerja di pemerintah daerah untuk mempersiapkan pelaporan akuntabilitas melalui sistem yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan?? memastikan bahwa setiap kegiatan yang diadakan dapat diukur dan membawa dampak yang jelas. Ia juga mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan dan kerja sama demi peningkatan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sugeng berharap pelatihan ini bisa menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang manajemen risiko serta evaluasi kinerja. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel di daerah masing-masing. ANTARA