JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (*PPN DTP*) dan memperbesar kuota subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (*FLPP*) sebagai upaya untuk memperkuat daya beli masyarakat kelas menengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Pemerintah telah menyetujui peningkatan insentif *PPN DTP* untuk sektor properti dari 50 persen menjadi 100 persen, yang berlaku untuk semester II tahun 2024 hingga bulan Desember 2024. Selain itu, kuota *FLPP* juga akan meningkat dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit, mulai 1 September 2024. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, yang akan diterapkan mulai 1 September 2024, diharapkan dapat mendorong kemampuan masyarakat kelas menengah dalam mendongkrak sektor konsumsi. Sektor konsumsi dan perumahan dikenal memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi dalam perekonomian, kata Airlangga dalam konferensi pers mengenai peran dan potensi kelas menengah menuju Indonesia Emas 2045. Airlangga berpendapat bahwa inisiatif ini ditujukan untuk memperkuat kelas menengah sebagai pendorong utama perekonomian. Ia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai kelompok yang memiliki pola konsumsi di mana pengeluaran terbesar biasanya berasal dari sektor makanan dan minuman, diikuti oleh perumahan, kesehatan, pendidikan, serta sektor hiburan atau jasa. Saat ini, sektor perumahan menempati posisi kedua terbesar dalam pengeluaran bagi masyarakat kelas menengah, sehingga kebijakan pemerintah di bidang ini menjadi sangat relevan. Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menekankan bahwa penambahan insentif *PPN DTP* dan subsidi rumah akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan kelas menengah di masa depan. Susiwijono menjelaskan, "PPN DTP ini sangat bermanfaat bagi kelas menengah dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, kami menambah jumlah unit rumah untuk *FLPP* dan memperpanjang insentif *PPN DTP* untuk sektor properti." Di samping itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*PUPR*), Basuki Hadimuljono, mengonfirmasi bahwa kuota rumah subsidi dalam skema *FLPP* untuk tahun 2025 akan disesuaikan dengan program presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menurutnya, meskipun ia tidak merinci angka pasti, pasti akan ada peningkatan kuota dibandingkan tahun sebelumnya. "Saya tidak ingat angkanya, tetapi kuota pasti akan lebih dari tahun sebelumnya, mengingat program dari Pak Prabowo adalah membangun 3 juta rumah, jadi kami akan menyesuaikan kuota yang diusulkan," ungkap Menteri PUPR usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta. Ia juga mencatat bahwa kuota *FLPP* untuk tahun 2024 yang ditetapkan sebanyak 166 ribu unit telah habis. "Kami telah melaporkan bahwa kuota tersebut sudah habis, dan saat ini kami memohon tambahan kuota untuk *FLPP*," tambah Basuki. ANTARA