JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, telah menyampaikan permohonannya kepada pemerintah agar menyesuaikan target suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) untuk periode 10 tahun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Ia mengusulkan agar target suku bunga yang awalnya ditetapkan sebesar 7,1 persen diturunkan menjadi 6,9 persen. Dalam rapat kerja dengan pemerintah yang berlangsung di Jakarta, pada hari Selasa, Said menekankan pentingnya penyesuaian ini. Ia berpendapat bahwa suku bunga SBN yang tinggi berkontribusi pada beban utang yang berat, yang sejak tahun 2015 hingga 2023 telah mencapai total Rp2.569,4 triliun. Said melanjutkan, "Tingginya suku bunga *government bond* dibandingkan dengan negara-negara sebaya telah menciptakan masalah bagi kesehatan fiskal. Pemerintah perlu melakukan studi mendalam dan mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara dengan suku bunga berada di kisaran 1 hingga 3 persen." Dalam upayanya untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi keuangan negara, Ketua Banggar juga menekankan perlunya pengembangan skema pembiayaan yang lebih ekonomis dan efisien. Selain itu, Said juga memberikan perhatian khusus terhadap nilai tukar rupiah yang diusulkan oleh pemerintah pada kisaran Rp16.100 per dolar AS. Ia berharap pemerintah dapat menurunkan target nilai tukar tersebut menjadi Rp15.900 per dolar AS. “Kami percaya, melalui transformasi struktur ekspor menuju barang yang lebih bernilai tinggi, peningkatan investasi, serta pengembangan kebijakan sistem pembayaran yang melibatkan beragam mata uang dari mitra dagang, nilai rupiah bisa diperkuat,” ungkapnya. Dalam rapat paripurna DPR RI ke-4 untuk Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, yang berlangsung sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait ketidakpastian ekonomi yang masih tinggi. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan target nilai tukar rupiah dan suku bunga SBN untuk periode 10 tahun ke depan. Sri Mulyani mencatat bahwa meskipun rupiah menunjukkan penguatan dalam dua minggu terakhir, namun kondisi perekonomian global masih mengalami fluktuasi yang signifikan, salah satunya ditunjukkan oleh defisit APBN yang tinggi pada Amerika Serikat. “Risiko ketidakpastian yang sangat tinggi ini perlu kita waspadai dan cermati dengan seksama,” tutupnya. ANTARA