JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengajak pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok kelas menengah. Hal ini dianggap crucial untuk menjaga performa konsumsi domestik yang berperan vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Said Abdullah mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tingkat konsumsi domestik. Namun, kondisi ini saat ini terancam karena jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan. Ia mencatat, dalam enam tahun terakhir, jumlah kalangan kelas menengah telah berkurang sekitar 8 juta jiwa. Kelas menengah tersebut, menurutnya, merupakan pendorong utama konsumsi domestik. Dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025, pemerintah berencana menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Namun, Said mencatat bahwa selama periode 2015 hingga 2023, Indonesia hanya berhasil melampaui target tersebut sekali, yakni pada 2022 dengan angka pertumbuhan mencapai 5,31 persen. Said menjelaskan, terdapat berbagai persoalan struktural yang menyulitkan Indonesia dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Faktor-faktor seperti ekonomi yang berbiaya tinggi, ketidakpastian dalam hukum, dan kualitas sumber daya manusia turut disebut sebagai penghambat pertumbuhan. Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar lebih proaktif dalam menangani berbagai permasalahan struktural yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi dari Ketua Banggar mencakup fokus pemerintah dalam menjaga tingkat konsumsi domestik sambil memastikan inflasi tetap dalam kisaran yang rendah. Selain itu, peningkatan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru serta memberikan nilai tambah terhadap produk ekspor juga dianggap penting. Ia menekankan bahwa Indonesia memerlukan kontribusi investasi minimal 1,5 persen dan ekspor sebesar 0,5 persen sebagai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Dengan demikian, tidak hanya konsumsi domestik yang menjadi penopang utama, tetapi faktor lain juga ikut berperan. Pada RAPBN 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi tahun ini yang dipatok pada 5,1 persen. Dalam konteks inflasi, pemerintah menargetkan angka 2,5 persen, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditetapkan sebesar Rp16.100. Selain itu, SBN 10 tahun ditargetkan pada 7,1 persen, dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 82 dolar AS per barel. Dari aspek kelas menengah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kebijakan pemerintah telah mendukung kelompok masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk kelas menengah. Dalam konteks ini, program perlindungan sosial (perlinsos) dalam APBN dihadirkan untuk memberikan dukungan bagi masyarakat, mulai dari kelompok yang kurang mampu hingga kelas menengah. Program tersebut mencakup berbagai bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta subsidi energi dan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial dari pemerintah mencakup tidak hanya masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga kelas menengah. ANTARA