JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Pemerintah Provinsi Papua mendorong masyarakat untuk mengalihkan sertifikat tanah mereka dari bentuk analog ke sertifikat elektronik. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah pemalsuan sertifikat tanah yang dapat mengancam kepastian hukum dan hak atas tanah. Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, mengungkapkan hal tersebut setelah acara peluncuran layanan sertifikat elektronik di semua Kantor Pertanahan di Provinsi Papua. Acara tersebut berlangsung di Aula Sasana Krida di Jayapura, pada hari Selasa. Ridwan menyatakan, “Kami mengajak masyarakat agar melakukan peralihan ke sertifikat elektronik, yang lebih aman dan tidak mudah rusak. Selain itu, hal ini juga akan membantu mengurangi penggunaan kertas.” Dia menambahkan bahwa warga yang tertarik untuk menukar sertifikat analog mereka dengan versi digital dapat langsung mengunjungi Kantor Pertanahan terdekat. Pemprov Papua saat ini sedang memproses alih media sertifikat untuk semua aset pemerintah ke format digital. Ridwan mengajak warga untuk ikut serta dalam menyukseskan implementasi sistem ini serta berperan aktif dalam pengawasan terhadap Kantor Pertanahan elektronik. “Penerapan sertifikat elektronik ini tidak akan dilakukan secara masif oleh Kantor Pertanahan seperti yang diisukan di masyarakat. Sebaliknya, warga dapat mengajukan perubahan sertifikat mereka melalui proses alih media secara mandiri,” jelasnya. Lebih lanjut, Ridwan menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Penerbitan Dokumen Elektronik. Dia menambahkan, “Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama Badan Pertanahan Nasional akan terus berinovasi dan beradaptasi dalam upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sistem layanan pendaftaran tanah di Indonesia melalui penggunaan layanan elektronik. Hal ini tentunya akan mempermudah masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah mereka.” ANTARA