JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih tergantung pada kesiapan ekosistem di daerah tersebut. Menurut pernyataan Anas, yang diungkapkannya setelah menghadiri acara ASN Talent Fest 2024 dan Anugerah ASN 2023, pemindahan semula dijadwalkan pada bulan September. Namun, Presiden telah memberikan arahan yang jelas agar tidak terburu-buru dalam melakukan pemindahan sebelum seluruh ekosistem penunjang di IKN siap. Kementerian telah menyiapkan hunian bagi ASN di IKN, namun Anas menekankan pentingnya memastikan bahwa infrastruktur pendukung juga telah selesai dibangun. Infrastruktur yang perlu diperhatikan mencakup berbagai fasilitas penting seperti jaringan ritel, sarana pengiriman barang, dan akses perbankan. “Jadi, kita akan menunggu arahan dari Presiden sampai ekosistem di IKN siap secara keseluruhan untuk melakukan pemindahan,” imbuhnya. Anas juga menjelaskan bahwa Kementerian PANRB telah membuat perencanaan yang matang terkait skenario pemindahan ASN, termasuk penetapan posisi di eselon satu dan dua yang diperlukan. Nama-nama untuk masing-masing posisi tersebut sudah disiapkan, dan pemindahan ASN akan disesuaikan dengan kesiapan tempat di IKN. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan klarifikasi terkait rencana kepindahan ASN ke IKN yang semula dijadwalkan pada bulan September. Ia menegaskan bahwa kepindahan tidak akan dipaksakan jika situasi di IKN belum mendukung. “Rencana masih pada bulan September, tetapi kita harus mempertimbangkan kesiapan di lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap,” ungkapnya saat meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di IKN, Kalimantan Timur, pada tanggal 14 Agustus 2024. Presiden menambahkan bahwa pemindahan ASN akan dilakukan jika fasilitas, termasuk rumah susun untuk ASN, telah siap dihuni. Jika infrastruktur yang diperlukan belum siap, maka waktu pemindahan bisa ditunda. “Kalau memang tidak siap, ya diundur. Kami tidak mau memaksakan sesuatu yang belum siap," tegas Presiden Jokowi. ANTARA