SURABAYA –
**Borneonews - Madiun**, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang dapat mengganggu kelancaran tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut berlangsung dengan aman dan tertib. Eddy Supriyanto, yang menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Wali Kota Madiun sekaligus Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, menekankan pentingnya upaya pemetaan konflik sosial terkait Pilkada. Dalam sebuah rapat koordinasi yang diadakan di Madiun, Eddy mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan Pilkada yang aman dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penanganan konflik sosial dalam konteks Pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri dan TNI. Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga suasana kondusif selama proses pemilihan ini. Selain itu, Eddy menekankan perlunya netralitas dari seluruh ASN dalam pelaksanaan Pilkada. Ia juga mengingatkan agar ASN mendukung tugas TNI dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan data yang diambil dari Bakesbangpol, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta pihak kepolisian, terdapat sejumlah isu yang bisa menjadi pemicu konflik sosial dalam Pilkada 2024 di Madiun. Isu-isu ini memiliki tingkat dampak yang bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Di antaranya adalah isu netralitas ASN, TNI, dan Polri, sengketa hasil pemilu, kampanye di luar jadwal, serta pelanggaran saat pemungutan dan penghitungan suara. Ditemukan pula potensi konflik yang dapat muncul akibat perubahan hasil rekapitulasi suara. Di samping itu, terdapat potensi kerawanan yang berkaitan dengan perusakan alat peraga sosialisasi selama masa pra-kampanye, yang juga dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum lainnya. Menurut pemetaan, berbagai potensi kerawanan ini bisa terjadi hampir di seluruh tahapan, terutama pada fase pendaftaran, pra-kampanye, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan semua pihak, termasuk lembaga dan elemen masyarakat, agar mereka memiliki persepsi yang sama dalam menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 agar dapat berjalan dengan aman dan lancar. ANTARA