JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN, Nixon LP Napitupulu, menekankan pentingnya skema subsidi baru untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperbaiki akses perumahan bagi kelompok yang membutuhkan. Dua jenis skema subsidi baru yang diusulkan adalah Skema Tiering Suku Bunga/Margin dan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dana Abadi. Pada skema pertama, Nixon menjelaskan bahwa suku bunga akan dikelompokkan berdasarkan desil pendapatan, yang merefleksikan tingkat kesejahteraan para MBR. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa skema ini akan menerapkan durasi subsidi yang lebih singkat dibandingkan dengan jangka waktu pinjaman. Sementara itu, dalam skema kedua, pemerintah dianggap perlu menciptakan model pembiayaan yang baru untuk mempercepat pengurangan backlog perumahan. Skema ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap anggaran negara dalam mendanai proyek perumahan. Nixon juga memberi tahu bahwa saat ini mereka sedang melakukan pembahasan mendalam terkait rincian dari kedua skema tersebut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. "BTN berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan perumahan nasional melalui produk KPR dan pembiayaan lainnya. Kami yakin akan kemampuan kami untuk turut mendukung program pemerintah yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat," tuturnya. Selama semester pertama tahun 2024, BTN mencatat pertumbuhan kredit sebesar 14,4 persen *year on year (yoy)* sehingga mencapai Rp352,06 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh penyaluran kredit perumahan dan pinjaman dengan margin tinggi (*high yield loan*). Nixon mengungkapkan pencapaian tersebut menunjukkan komitmen BTN untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi di tengah tantangan yang berkaitan dengan tingginya biaya dana dan ketidakpastian di pasar global. Lebih lanjut, BTN juga menunjukkan kemampuan dalam mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK), yang mencapai Rp365,3 triliun per Juni 2024. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 16,6 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nixon mencatat bahwa lebih dari separuh DPK BTN merupakan dana murah yang terdiri dari tabungan dan giro, yaitu dana dengan akurasi yang lebih tinggi. Pada segmen pinjaman bermargin tinggi, BTN telah menyalurkan kredit senilai Rp15,4 triliun selama semester I-2024. Tiga jenis produk yang termasuk dalam kategori ini adalah Kredit Agunan Rumah (KAR), Kredit Ringan (KRING), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam upaya memaksimalkan penyaluran kredit KAR, BTN berencana menggunakan berbagai saluran distribusi, termasuk *tele sales*, serta melakukan upselling dan cross-selling kepada nasabah KPR yang memiliki riwayat pembayaran yang baik. "Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan berbagai institusi untuk penyaluran KRING melalui skema payroll-based loans, di mana cicilan dapat dipotong langsung dari gaji. Penyaluran KUR sendiri akan berfokus pada ekosistem perumahan yang dikelola oleh BTN," tambah Nixon. Nixon juga menjelaskan tentang perkembangannya dalam meningkatkan penyaluran kredit non-subsidi melalui Sales Center. Sejak Juni 2023, BTN telah membuka enam unit di seluruh Indonesia, dan menargetkan untuk memperluasnya menjadi dua belas unit pada tahun 2025. Kontribusi Sales Center terhadap total penyaluran KPR non-subsidi BTN dengan ukuran tiket di atas Rp750 juta telah mencapai lebih dari 50 persen pada kuartal II-2024, meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang hanya mencatat 42,5 persen. Ketika membahas tentang rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL), BTN mencatat angka sebesar 3,1 persen per Juni 2024. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan 3,7 persen pada periode yang sama tahun lalu. Nixon menyatakan keyakinannya bahwa NPL gross dapat turun di bawah angka 3 persen pada akhir tahun ini, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. ANTARA