JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) telah mengidentifikasi beberapa tantangan signifikan yang dihadapi oleh sektor pertanian di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintahan yang baru. Dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Jakarta, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talattov, menyampaikan berbagai masalah yang perlu ditangani. Beberapa tantangan utama termasuk inefisiensi dalam program subsidi pupuk, terbatasnya akses terhadap teknologi modern, ketimpangan dalam akses pembiayaan, serta distribusi bantuan sosial yang tidak merata bagi keluarga petani. Abra menjelaskan bahwa meskipun anggaran untuk ketahanan pangan mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, alokasi anggaran untuk subsidi pupuk justru mengalami penurunan. Pada tahun 2019, anggaran subsidi pupuk mencapai Rp34,3 triliun, tetapi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, jumlah tersebut berkurang menjadi Rp26,7 triliun. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya harga pupuk di pasaran global yang dipengaruhi oleh konflik internasional, khususnya yang berkaitan dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Pemerintah telah menyampaikan bahwa pengurangan anggaran untuk subsidi pupuk merupakan bagian dari reformasi yang sedang dilakukan, termasuk penerapan skema bantuan langsung menggunakan kartu tani yang bisa diakses oleh petani secara bertahap. Namun, di lapangan, masih terdapat banyak kendala. Banyak petani melaporkan kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap pupuk bersubsidi, yang sering kali disebabkan oleh masalah birokrasi di tingkat desa serta praktik politisasi yang menghalangi akses tersebut. Selain itu, program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan bantuan langsung tunai (BLT) Desa, belum sepenuhnya mencakup keluarga petani yang berada pada strata pendapatan terendah. Data menunjukkan bahwa sekitar 52,7 persen keluarga petani yang berpenghasilan rendah belum menerima berbagai bentuk bantuan tersebut. Abra juga menggarisbawahi ketimpangan dalam akses petani terhadap teknologi digital dan layanan internet. Misalnya, akses digital sangat berbeda antara petani yang tinggal di Jakarta dan yang berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 64,3 persen keluarga petani di Jakarta memiliki perangkat digital, sementara di NTT, hanya 7,5 persen. Begitu pula dalam hal pemanfaatan internet; sekitar 63 persen petani di Jakarta terhubung dengan internet, sedangkan di NTT hanya 4 persen. Akses terhadap pembiayaan untuk petani, khususnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), juga dinilai masih sangat terbatas, terutama di daerah timur Indonesia. Data menunjukkan bahwa lebih dari 20 persen petani di Gorontalo yang mendapatkan KUR, namun hanya 0,5 persen di antaranya yang mengikuti pelatihan. Kondisi ini serupa di Papua, di mana hanya 1,2 persen petani yang mendapatkan akses ke pembiayaan KUR. Dengan demikian, tantangan-tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintahan yang akan datang. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa sumber pembiayaan untuk sektor pertanian dapat dialokasikan secara tepat dan dapat menjangkau seluruh petani, khususnya di wilayah timur Indonesia. ANTARA