JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa sebesar Rp90,22 triliun telah disepakati sebagai alokasi subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Angka ini termasuk sisa kurang bayar dari tahun 2023 yang mencapai Rp2,02 triliun. Ia menambahkan bahwa jumlah subsidi listrik tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan target untuk tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp73,24 triliun. "Disepakati mencapai Rp90,22 triliun, naik dari target 2024," jelasnya. Peningkatan anggaran tersebut didorong oleh proyeksi jumlah penerima subsidi listrik yang diprediksi akan meningkat dari 40,89 juta pelanggan di tahun 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan pada tahun 2025. "Ada peningkatan sekitar satu juta lebih pelanggan, sehingga berdampak pada kenaikan anggaran," ujar Bahlil. Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar, disepakati untuk turun menjadi 19,41 juta kiloliter pada RAPBN 2025. Hal ini menurun jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yang sebesar 19,58 juta kiloliter. Penurunan volume tersebut diharapkan dapat mendorong efisiensi dalam penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Untuk subsidi solar, pemerintah telah menyepakati tarif sebesar Rp1.000 per liter, sama seperti tahun sebelumnya. Sementara itu, volume LPG bersubsidi untuk tahun 2025 disepakati sebesar 8,17 juta metrik ton, meningkat dari 8,07 juta metrik ton yang menjadi target pada tahun 2024. Kementerian ESDM sebelumnya telah mengajukan alokasi subsidi listrik berkisar antara Rp83,02 triliun hingga Rp88,36 triliun untuk RAPBN 2025. Angka ini mencerminkan kenaikan hingga Rp15,12 triliun dari yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar Rp73,24 triliun. "Mengenai kebutuhan subsidi listrik dalam APBN tahun anggaran 2025, yang tertera adalah Rp83,02–Rp88,36 triliun," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu, dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta. Jisman menjelaskan bahwa prediksi tersebut didasarkan pada asumsi nilai tukar rupiah di kisaran Rp15.300 hingga Rp16.000 per dolar AS, serta asumsi harga minyak mentah Indonesia, *Indonesian Crude Price* (ICP), di antara 75 hingga 85 dolar AS per barel, dengan inflasi diproyeksikan antara 1,5 hingga 3,5 persen. Ia menambahkan bahwa target penerima subsidi listrik ditetapkan sebanyak 41,08 juta pengguna, dengan mayoritas berasal dari kalangan rumah tangga yang menggunakan daya sebesar 450 VA. Penerima subsidi dalam kategori ini diperkirakan mencapai 45,46 hingga 45,99 persen, dengan alokasi anggaran sekitar Rp38,18 triliun hingga Rp40,16 triliun. Selanjutnya, rumah tangga dengan daya 900 VA diproyeksikan memperoleh anggaran subsidi sebesar Rp15,75 hingga Rp16,68 triliun. Sementara untuk bisnis kecil, alokasi subsidi diperkirakan mencapai Rp9,39 triliun hingga Rp10,18 triliun. Subsidi untuk industri kecil akan berada di kisaran Rp5,93 triliun hingga Rp6,51 triliun; untuk pemerintah sebesar Rp0,36 triliun hingga Rp0,39 triliun; untuk sektor sosial sebesar Rp12,16 triliun hingga Rp13,08 triliun; dan sisanya sebesar Rp1,24 triliun hingga Rp1,34 triliun. Jisman menekankan pentingnya kebijakan subsidi listrik yang harus tepat sasaran, dengan fokus pada rumah tangga miskin dan kelompok rentan sebagai penerima subsidi. ANTARA