JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus memperluas program pelindungan sosial bagi para pekerja. Ini termasuk perhatian khusus kepada pekerja yang tergolong Bukan Penerima Upah (BPU). Dalam diskusinya, Afriansyah Noor menekankan pentingnya pengembangan program pelindungan sosial yang mencakup berbagai inisiatif dan pengelolaan organisasi yang terlibat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Seminar *"Social Security for Self-Employed and Platform Workers"* yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Wamenaker menjelaskan bahwa pengembangan program pelindungan sosial berhubungan erat dengan kepesertaan dalam program jaminan sosial, terutama bagi mereka yang tidak menjalani hubungan kerja formal atau tidak menerima upah dari pemberi kerja. Dikatakannya, seiring dengan dinamika dunia kerja yang terus berubah, upaya untuk menjaga agar para pekerja dapat memiliki akses ke jaminan sosial menjadi sangat penting. Ia menambahkan, kehadiran BPU dalam program ini perlu didorong agar lebih banyak masyarakat yang dapat ter-cover oleh pelindungan sosial yang disediakan. Lebih lanjut, Wamenaker merinci kategori BPU yang mencakup pemberi kerja serta pekerja mandiri, mereka yang bekerja dalam kemitraan, serta individu lainnya yang tidak menerima upah secara tetap. Untuk saat ini, program yang diwajibkan bagi BPU terdiri dari dua jenis yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, tersedia juga program bersifat sukarela, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT). Melalui partisipasinya dalam seminar tersebut, Wamenaker berharap dapat memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan program pelindungan sosial. Hal ini diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di luar sistem kerja formal. ANTARA