MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menyerukan kepada para kepala daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan aplikasi yang mendukung pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya tidak menambah jumlah aplikasi yang ada, terutama di tengah banyaknya aplikasi yang telah diluncurkan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Saat memberikan pernyataannya di Makassar, Abdullah Azwar Anas mengatakan, "Pesan dari presiden adalah untuk menghindari penambahan aplikasi baru. Jika memungkinkan, aplikasi yang sudah ada harus dipangkas dan dioptimalkan agar tidak membingungkan warga." Ia mencontohkan, sebuah daerah bisa memiliki hingga 200 aplikasi yang dihasilkan dari berbagai inovasi. Namun, langkah selanjutnya adalah menyederhanakan sistem tersebut sehingga mungkin hanya ada sepuluh aplikasi yang dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, ia menyatakan, *digitalisasi* bukan berarti harus selalu menghadirkan aplikasi baru. "Menambah aplikasi baru tanpa menyelesaikan masalah yang ada malah akan menciptakan kesulitan baru. Oleh karena itu, pesan presiden itu sangat jelas, yaitu jangan lagi menambah aplikasi," tegasnya. Sebelumnya, dalam acara "Rapat Koordinasi Kelembagaan yang Agile Melalui Digitalisasi Pemerintahan" yang diadakan di Makassar, Abdullah Azwar Anas juga menjelaskan tiga arahan utama Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi. Arahan tersebut mencakup penyederhanaan struktur dan jabatan, perubahan dalam sistem kerja, serta integrasi dan *interoperability* dalam sistem digital pemerintahan. Menurutnya, penyederhanaan struktur organisasi sangat penting agar proses administrasi pemerintah berjalan dengan lebih efisien, terutama dengan adanya teknologi digital. "Dengan adanya penyederhanaan ini, jabatan dan struktur bisa lebih ringkas, dan kemudian kita bisa lebih fokus pada sistem kerja yang memfasilitasi percepatan tata kelola melalui *transformasi* digital," ujarnya. Abdullah Azwar Anas juga mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa jika hal-hal prioritas ini dilaksanakan dengan baik, maka Indonesia memiliki peluang untuk menempati posisi sebagai salah satu dari empat besar ekonomi dunia pada tahun 2045. ANTARA