JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Anggota Desk Pilkada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Sukri, dengan tegas mengklaim bahwa kabar yang menyatakan dukungan partainya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam Pilkada Jakarta adalah tidak berdasar dan merupakan informasi palsu atau hoaks. Menurut Sukri, PKB tetap berkomitmen untuk mendukung pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono. Penandatanganan kehadiran Sekretaris Jenderal PKB pada saat deklarasi pasangan RK-Suswono memperkuat komitmen tersebut yang dijanjikan tidak akan dikhianati. Dalam pernyataannya kepada media, ia menyampaikan hal ini dengan penuh keyakinan. Lebih lanjut, beliau meminta agar penyebaran kabar hoaks ini segera dihentikan. Ia menyatakan bahwa tindakan hukum akan diambil jika kabar tersebut terus beredar dan mengganggu stabilitas koalisi yang telah terbangun antara Ridwan Kamil dan Suswono. Ahmad Iman Sukri juga mengindikasikan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berupaya menciptakan perpecahan di dalam koalisi tersebut. Ia berharap para pemimpin partai yang mendukung pasangan RK-Suswono tidak terpengaruh oleh isu-isu tidak bertanggung jawab ini. Dalam dua hari terakhir, PKB mengalami serangan informasi yang tidak benar. Pertama, kabar mengenai penyerahan B1KWK kepada publik figur Vicky Prasetyo di kantor DPP PKB. Kedua, pada hari yang sama, sejumlah informasi beredar bahwa DPP PKB mengundang Anies Baswedan untuk mendapatkan dukungan. Sukri menegaskan bahwa semua informasi tersebut tidak benar. Dia menjelaskan bahwa pihaknya baru saja menyelenggarakan Muktamar VI di Bali, sehingga tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal dan mencerminkan upaya untuk mengadu domba partai. Di tengah situasi ini, Sukri mengimbau elit koalisi RK-Suswono untuk tidak cepat percaya terhadap kabar hoaks, terutama yang berkaitan dengan Pilkada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan koalisi dan mendorong agar jika ada berita yang meragukan, sebaiknya ditanyakan langsung kepada partai terkait. Langkah ini, lanjutnya, diperlukan agar partai tidak mudah dipecah-belah oleh informasi yang menyesatkan. ANTARA