JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), secara resmi meluncurkan Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) untuk periode menengah, yaitu Tahun 2025-2029, pada hari Selasa. Acara pembukaan ini ditandai dengan penampilan pemukulan alat musik tradisional *kangkuang* di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), di mana Mendagri berkolaborasi dengan sejumlah pejabat penting lainnya. Dalam pidatonya, Tito memaparkan bahwa terbentuknya BNPP adalah berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 mengenai badan tersebut. Sebelum adanya pembentukan BNPP, pengaturan tentang perbatasan negara dikelola secara sektoral oleh berbagai kementerian/lembaga, termasuk TNI, Polri, dan beberapa instansi lainnya. Dengan berdirinya BNPP, pengelolaan wilayah perbatasan negara kini dilakukan secara lebih terintegrasi. BNPP memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan semua pemangku kepentingan, melibatkan sebanyak 27 kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, yang secara ex officio dipimpin oleh Mendagri. "Apa saja yang dikerjakan? Tugas BNPP terdiri dari tiga hal utama. Pertama, mengelola segmen perbatasan agar menjadi jelas dan tidak ada keraguan," ujar Tito dalam keterangan resminya saat acara di Jakarta. Tanggung jawab pertama tersebut sangat penting dalam menjawab berbagai masalah yang masih ada di kawasan perbatasan yang tidak jarang melibatkan sengketa. Tito menekankan pentingnya upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik sengketa batas negara dengan cara damai, sebagaimana pernah dilakukan saat memperundingkan batas wilayah dengan Malaysia. Pada waktu itu, Tito menyaksikan penandatanganan segmen batas wilayah yang dilakukan bersama Mendagri Malaysia dalam kehadiran Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia. "Kami masih terus berupaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa batas negara," lanjutnya. Selanjutnya, tugas BNPP yang kedua adalah mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dalam hal ini, operasional dari PLBN berada di bawah koordinasi BNPP dengan melibatkan instansi terkait, seperti TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, Badan Karantina Indonesia, hingga pemerintah daerah. Tugas ketiga BNPP adalah mengembangkan wilayah perbatasan yang perlu dioptimalkan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk pemerataan pembangunan, tetapi juga sebagai strategi dalam pertahanan negara. Sebagai bagian dari acara Pencanangan Gerbangdutas ke-12, Mendagri juga berkesempatan untuk berkomunikasi secara virtual dengan petugas di beberapa PLBN, yaitu Sota, Sebatik, dan Motamasin. Selain itu, Tito melakukan tinjauan ke sejumlah stan pameran yang dipasang di halaman Kantor Gubernur Kalbar. Dalam kesempatan itu, Tito juga menyaksikan berbagai pameran alat utama sistem senjata (*alutsista*) yang dioperasikan oleh TNI-Polri. Sebagai bentuk kepedulian sosial, ia memberikan paket sembako secara simbolis kepada ibu dan anak yang membutuhkan. Dari kalangan pejabat yang hadir dalam kegiatan tersebut, terdapat Pj. Gubernur Kalbar Harisson, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, Pj. Gubernur Maluku Sadali IE, dan Pj. Gubernur Papua Ramses Limbong. Selain mereka, turut hadir juga Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Rudy Syamsir, serta pejabat lainnya dari BNPP. ANTARA