JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang efektif dalam menghadapi peningkatan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia. Eisha Rachbini, selaku Direktur Program Indef, menyatakan dalam sebuah diskusi yang diadakan di Jakarta bahwa langkah pertama yang harus diambil pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam kurun waktu dekat. Beberapa langkah yang disarankan mencakup pemberian subsidi bagi pekerja yang telah terkena PHK, pengadaan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka, serta mendekatkan mereka kepada peluang kerja yang baru. Dengan demikian, waktu yang diperlukan untuk mencari pekerjaan baru dapat diperpendek. Di sisi lain, untuk menangani masalah PHK secara menyeluruh dan pada tingkat yang lebih dalam, Eisha menekankan pentingnya pemerintah melakukan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Langkah strategis yang perlu diterapkan meliputi reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, dan menarik investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Data yang dilaporkan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menunjukkan bahwa antara Januari hingga Mei 2024, sekitar 20-30 pabrik terpaksa tutup, yang berdampak pada hilangnya pekerjaan bagi 10.800 karyawan. Kementerian Perindustrian juga mencatat bahwa enam pabrik besar mengalami penutupan hingga Juni 2024, termasuk PT Dupantex dan PT Kusumahadi Santosa, yang menyisakan 11.000 buruh menghadapi PHK. Eisha menjelaskan bahwa fenomena PHK ini berhubungan erat dengan pelambatan sektor industri manufaktur, yang merupakan salah satu pilar utama penyokong perekonomian nasional. Industri manufaktur, khususnya di sektor tekstil, tengah menghadapi tantangan serius terkait daya saing. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perlambatan permintaan global, ketergantungan pada bahan baku yang diimpor, serta peningkatan biaya produksi. “Ketidakstabilan dalam pasokan bahan baku, masalah logistik, dan tantangan geopolitik telah menyebabkan struktur biaya menjadi lebih tinggi. Walau mereka berusaha untuk menekan margin keuntungan, hal ini menjadi sulit ketika mereka tidak sanggup menanggung beban biaya yang terus meningkat, sehingga terpaksa merumahkan beberapa pekerja,” jelas Eisha. Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka di kalangan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) masih menduduki posisi tertinggi dibandingkan lulusan pendidikan lainnya, mencapai 8,62 persen. Angka tersebut berada di atas tingkat pengangguran lulusan SMA yang tercatat sebesar 6,73 persen. Lebih lanjut, tingkat pengangguran di kalangan lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3 juga mengalami peningkatan, dari 5,52 persen pada Februari 2023 menjadi 5,63 persen di bulan yang sama pada tahun 2024. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang tergolong dalam usia kerja (15-64 tahun) mencapai 214 juta orang. Dari populasi tersebut, hanya sekitar 69,8 persen atau 149,38 juta orang yang terlibat dalam dunia kerja, meninggalkan sekitar 7,2 juta individu yang masih menganggur. ANTARA