JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pengamat politik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ardli Johan Kusuma, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat hingga tingkat paling bawah. Ardli menjelaskan bahwa Pilkada serentak akan dilaksanakan di hampir semua daerah di Indonesia, di mana masing-masing wilayah menghadapi tantangan unik terkait kerawanan. "Masing-masing daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda," ungkap Ardli saat dihubungi di Jakarta. Ia menegaskan bahwa keberadaan peta kerawanan yang disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan kesiapan dari aparat keamanan pemerintah merupakan langkah yang cermat dalam mencegah terjadinya konflik selama pelaksanaan pemilihan. Selain itu, peran aktif masyarakat sipil juga sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pesta demokrasi yang diadakan serentak untuk pertama kalinya di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, Ardli juga mencatat bahwa setiap daerah memiliki komplikasi tersendiri dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak ini. "Tantangan dalam pengawasan tentunya sangat kompleks," ujarnya. Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, Bawaslu perlu mempersiapkan diri melalui berbagai langkah, seperti mengadakan apel siaga dan melakukan koordinasi dengan TNI, Polri, serta lembaga keamanan lainnya. Ardli menekankan bahwa optimalisasi partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pengawasan. "Melalui partisipasi masyarakat, dapat terbangun mekanisme pengawasan yang inklusif," katanya. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat melibatkan masyarakat sipil dalam meminimalisir potensi kecurangan atau pelanggaran yang mungkin terjadi selama Pilkada serentak. Sebelumnya, Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan aparat keamanan, terkait hasil pemetaan kerawanan sebagai langkah mitigasi. "Kami akan melakukan koordinasi untuk memastikan ada mitigasi apabila terjadi gangguan keamanan," jelas Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, setelah peluncuran "Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024" di Jakarta. Bagja menjabarkan bahwa kerawanan mencakup berbagai hal yang berpotensi mengganggu atau memperlambat proses pemilihan secara demokratis. Ia juga mengidentifikasi lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur. Pria yang menjabat sebagai Ketua Bawaslu ini menekankan tingginya skor kerawanan di kelima provinsi tersebut karena memenuhi empat kriteria indikator kerawanan pemilu, antara lain dimensi sosial politik, dimensi pencalonan, dimensi kampanye, dan dimensi pungut hitung. Sebagai contoh, Bagja menyebut kerawanan yang mungkin terjadi pada dimensi pencalonan, di mana perubahan regulasi secara tiba-tiba dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 20 Agustus, mengenai pilkada, yang tercantum dalam Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024. ANTARA