MAKASSAR –
**Borneonews - Mamuju**, Polres Pasangkayu yang berada di bawah naungan Polda Sulawesi Barat tengah mempersiapkan langkah-langkah penting dalam mencegah potensi konflik menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024. Dalam hal ini, upaya deteksi dini menjadi fokus utama. Kapolres Pasangkayu, AKBP Candra Kurnia Setiawan, mengingatkan seluruh anggotanya untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan deteksi dini sebagai strategi untuk mencegah dan menangani segala kemungkinan konflik yang dapat muncul saat perhelatan pilkada serentak. Penekanan ini disampaikan dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja 2024 yang diadakan pada hari Selasa. Operasi Mantap Praja akan mengedepankan kegiatan *preemptive* dan *preventive*, di mana semua kegiatan tersebut akan didukung oleh intelijen, penegakan hukum, serta rehabilitasi yang dijalankan melalui berbagai fungsi kepolisian. Taktik ini dirancang dalam bentuk satuan tugas yang beroperasi di tingkat daerah maupun di tingkat Polres. Dalam kesempatan yang sama, Candra Kurnia menegaskan komitmen Polri untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Ia juga mengarahkan seluruh personel untuk menjaga soliditas serta sinergisitas antara TNI dan Polri, sehingga pelaksanaan pilkada dapat berlangsung tanpa gangguan. Kapolres sangat menekankan pentingnya menjaga netralitas TNI dan Polri dalam setiap tahapan pilkada. Ia mengingatkan kepada anggotanya untuk menghindari tindakan yang bisa merusak citra netralitas tersebut. Selain itu, upaya penegakan hukum juga akan dilakukan dengan tegas dan proporsional, terutama terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang akan ditangani melalui Sentra Gakkumdu, serta terhadap pelanggaran hukum lainnya agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Candra Kurnia juga memberikan instruksi untuk menyusun rencana pengamanan yang komprehensif, disertai dengan latihan di setiap tahap pengamanan, termasuk antisipasi terhadap situasi darurat. Ia mendorong agar dilaksanakan deklarasi pemilu damai yang melibatkan seluruh elemen terkait dalam penyelenggaraan pilkada. Ia juga berharap kepada semua pihak, termasuk KPU, Bawaslu, partai politik, dukungan massa, pemerintah daerah, media, tokoh masyarakat, serta pengawas pemilu, untuk dapat melaksanakan amanah dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demi terciptanya suasana pilkada yang aman, lancar, dan damai, kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan. ANTARA