BANDA ACEH –
**Borneonews - Banda Aceh**, Kepolisian Daerah Aceh berencana mengerahkan sebanyak 47.298 personel gabungan untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di wilayah ini. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar di provinsi yang berada di ujung barat Indonesia. Kepala Polda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Achmad Kartiko, mengungkapkan bahwa untuk menyukseskan kegiatan demokrasi lima tahunan ini, Polda Aceh akan melaksanakan *Operasi Mantap Praja Seulawah 2024*. Operasi ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 27 Agustus hingga 21 Desember 2024. Dalam dalam pelaksanaan operasi, Achmad Kartiko menjelaskan jumlah personel yang dilibatkan terdiri dari berbagai institusi. Dari total 47.298 personel, sebanyak 10.350 berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), 4.799 dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan 32.149 personel dari Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang merupakan unsur dari pemerintah daerah setempat. Operasi pengamanan ini dirancang untuk mengedepankan prinsip-prinsip *preemptive*, *preventive*, serta penegakan hukum yang humanis. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya Pilkada. Upaya ini sejalan dengan komitmen untuk menciptakan suasana aman dan damai selama proses pemilihan berlangsung. Selain penempatan personel, Polda Aceh juga melakukan pemetaan status tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh wilayah. Dari total 12.891 TPS yang ada, pihak kepolisian mengategorikan 10.814 TPS dalam status kurang rawan, 1.957 TPS dalam kategori rawan, dan 91 TPS yang dinyatakan sangat rawan. Pengkategorian ini bertujuan untuk memprioritaskan perhatian keamanan pada lokasi-lokasi yang berisiko lebih tinggi. Achmad Kartiko menekankan kepada semua personel yang terlibat agar menjalankan tugas mereka dengan sikap profesional dan disiplin. Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi institusi kepolisian. "Pilkada adalah suatu proses demokrasi di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan memimpin mereka ke masa depan. Namun, kita harus menyadari bahwa setiap momentum politik berpotensi meningkatkan risiko gangguan terhadap keamanan dan ketertiban," ujarnya. Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Aceh akan mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur, di samping pemilihan bupati dan wakil bupati dalam 18 kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota di lima kota. Kegiatan ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik, dengan dukungan penuh dari semua pihak baik pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. ANTARA