BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjar**, Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pertemuan dengan Bupati Banjar, Saidi Mansyur. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas langkah-langkah dalam pencegahan dan penanganan kasus maladministrasi. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencatat beberapa instansi yang sering menerima pengaduan dari masyarakat. Salah satu keluhan yang banyak diterima adalah mengenai pelayanan air bersih dari PT AM Intan Banjar yang dinilai tidak optimal. Hadi Rahman menjelaskan bahwa nasabah mengeluh terkait pelayanan administrasi kependudukan yang tidak menjangkau daerah pelosok desa, serta masalah infrastruktur seperti penerangan jalan yang kurang memadai. Dia berharap agar pertemuan ini dapat diikuti dengan perbaikan yang nyata dalam pelayanan kepada masyarakat serta rekomendasi dari Ombudsman terkait penyelesaian masalah yang dihadapi. Ombudsman Kalsel juga telah memberikan beberapa saran, antara lain agar pemerintah kabupaten Banjar menetapkan desa-desa percontohan yang berfokus pada pencegahan maladministrasi. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan, dengan pengawasan dan pemantauan yang ketat. Lebih lanjut, Hadi Rahman menekankan pentingnya *monitoring* yang dilakukan secara berkala oleh Pemkab Banjar, yang berperan sebagai pemilik saham PT AM Intan. Hal ini penting agar kinerja instansi terkait dapat ditingkatkan sehingga keluhan masyarakat dapat diminimalkan. Bupati Banjar, Saidi Mansyur, menyambut baik kunjungan dari Ombudsman dan mengapresiasi laporan serta masukan yang diberikan. Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Banjar untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saidi berharap agar unit-unit organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelayanan publik dapat menanggapi setiap aduan dan berupaya melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Saidi menegaskan bahwa pengawasan bersama harus berlandaskan pada prinsip *good governance*, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Banjar. ANTARA