JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya mengintegrasikan program Sekolah Siaga Kependudukan (*SSK*) ke dalam Kurikulum Merdeka. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan terkait masalah kependudukan di masa depan. Ketua Tim Pendidikan Kependudukan Jalur Formal BKKBN, Budyawati, mengungkapkan bahwa Sekolah Siaga Kependudukan bertujuan untuk menggabungkan materi terkait pembangunan keluarga, isu kependudukan, serta program keluarga berencana yang dikenal dengan sebutan Bangga Kencana. Dengan demikian, diharapkan para peserta didik dapat memiliki pemahaman yang baik akan kondisi kependudukan, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Dalam sebuah webinar bertajuk "Sinergitas Program Sekolah Siaga Kependudukan dan Gerakan Sekolah Sehat," Budyawati menyatakan bahwa instansi pendidikan perlu menyadari bahwa Sekolah Siaga Kependudukan bukanlah sebuah mata pelajaran yang terpisah, sehingga tidak perlu ada penambahan jam pelajaran. Kurikulum Merdeka sendiri telah menetapkan empat pendekatan pembelajaran, salah satunya adalah konsep integrasi, yang memberikan peluang bagi SSK untuk aktif terlibat dalam pelajaran yang ada. Lebih lanjut, Budyawati menjelaskan bahwa instansi pendidikan dapat mengadopsi berbagai pendekatan dalam mengajarkan materi Bangga Kencana, termasuk integrasi ke dalam pelajaran yang relevan serta penggunaan blok waktu spesifik. Sebagai contoh, dalam pengajaran Bahasa Indonesia, guru bisa menyisipkan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan tema bonus demografi, di mana peserta didik diharapkan mampu melakukan pembacaan mendalam terhadap teks serta mengidentifikasi ide pokok dan permasalahan yang diangkat. Program SSK juga dapat diperkuat melalui integrasi dengan Modul Ajar dan Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (*P5*). Selain itu, Budyawati menekankan bahwa integrasi materi SSK tidak hanya terbatas pada pelajaran formal, tetapi juga dapat melibatkan kegiatan ekstrakurikuler. Program seperti Pramuka Peduli Kependudukan, bimbingan konseling, serta penyediaan Pojok Kependudukan di sekolah merupakan beberapa contoh yang dapat diterapkan. Ia juga menambahkan bahwa program SSK memiliki keselarasan dengan Gerakan Sekolah Sehat (*GSS*), yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak akhir 2023. Budyawati menilai bahwa fokus GSS dalam menciptakan anak Indonesia yang sehat, cerdas, kuat, dan berkarakter sejalan dengan tujuan yang diusung oleh Sekolah Siaga Kependudukan. Program tersebut berupaya membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan dan permasalahan kependudukan yang ada di masa kini dan yang akan datang. Tantangan yang dihadapi meliputi fenomena negatif seperti perilaku seks bebas, pernikahan dini, penggunaan narkoba, masalah gizi buruk atau stunting, dan kesadaran akan lingkungan. Dengan integrasi yang tepat, diharapkan pendidikan kependudukan dapat membekali generasi muda untuk mengatasi isu-isu tersebut secara efektif. ANTARA