JAKARTA –
**Borneonews - Moskow**, Penangkapan Pavel Durov, yang menjabat sebagai CEO platform *Telegram*, dipandang sebagai aksi baru dari Amerika Serikat dalam upaya memonopoli kontrol atas kebebasan berekspresi di ranah digital. Pendiri layanan berbagi berkas *Megaupload* dan *Mega*, Kim "Dotcom" Schmitz, menyampaikan pandangannya mengenai situasi ini pada hari Selasa. Menurut Dotcom, tindakan yang diambil oleh pemerintah AS tersebut menunjukkan bahwa mereka sedang berusaha untuk mengendalikan berbagai segmen internet yang tetap berada di luar pengaruh mereka. Ia menyoroti bahwa *Telegram* telah menjadi salah satu sumber informasi yang penting, terutama terkait dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi di Ukraina. "Amerika Serikat merasa tidak nyaman dengan keberadaan *Telegram* sebagai platform yang mengedukasi publik mengenai isu-isu penting," ungkapnya. Lebih jauh lagi, Dotcom mengemukakan pendapat bahwa pemerintah AS sedang melancarkan perang proksi terhadap Rusia, dengan fokus ke Ukraina, sekaligus berupaya untuk menghentikan pengaruh dan ekspansi kelompok negara BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Ia memberikan peringatan bahwa ada kemungkinan pihak berwenang AS akan menekan Durov untuk menyerahkan kunci enkripsi platform *Telegram*, mirip dengan tindakan yang dilakukan terhadap *Mega* sebelumnya. "Durov sedang menghadapi tuduhan konspirasi sebagai bagian dari kelompok kejahatan. Hal ini menandakan bahwa tim manajemen yang saat ini berada di balik *Telegram* harus bersiap untuk mencapai kesepakatan, atau mereka pun akan menghadapi tuntutan serupa," imbuhnya. Dotcom meyakini bahwa kesepakatan itu kemungkinan besar akan tercapai. Durov, yang lahir di Rusia dan memiliki kewarganegaraan ganda, ditahan di Paris pada hari Sabtu dengan berbagai tuduhan, termasuk penggunaan aplikasi *Telegram* untuk kegiatan kriminal seperti terorisme, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan penipuan. Menurut pernyataan dari Kantor Jaksa Agung Paris, Durov mungkin akan tetap berada dalam tahanan polisi hingga tanggal 28 Agustus mendatang. ANTARA