JAKARTA –
**Borneonews - Moskow**, Sebuah pernyataan resmi dari juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa Prancis perlu memberikan bukti yang mendukung klaim bahwa penangkapan Pavel Durov, pendiri sekaligus CEO dari aplikasi *encrypted* Telegram, tidak memiliki maksud politik. Pernyataan tersebut dilontarkan pada hari Selasa, saat Peskov melakukan konferensi pers di Moskow. Peskov menggambarkan tuduhan yang diajukan oleh otoritas Prancis sebagai hal yang “sangat serius”, sekaligus menekankan pentingnya adanya bukti yang kuat untuk mendasarinya. Dia memperingatkan bahwa jika tidak ada bukti yang jelas, situasi itu akan dilihat sebagai upaya untuk membatasi kebebasan berkomunikasi. Peskov menambahkan bahwa tindakan ini juga dapat dipandang sebagai intimidasi terhadap pengusaha besar, satu bentuk politik yang sebelumnya telah dibantah oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Dalam pernyataannya pada Senin (26/8), Macron telah menyatakan bahwa penahanan Durov diakibatkan oleh penyelidikan yang sedang berlangsung, tanpa adanya unsur politik yang menyertainya. Peskov juga menunjukkan bahwa meskipun Rusia bersedia memberikan bantuan kepada Durov, situasinya menjadi lebih rumit mengingat Durov memiliki kewarganegaraan Prancis. Ia mengharapkan agar Durov memiliki semua sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempersiapkan pembelaan hukum yang seharusnya. Di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa komunikasi tokoh publik di Rusia dapat disadap oleh badan intelijen dari negara-negara Barat, Peskov menyarankan agar pejabat Rusia tidak menggunakan layanan pesan apapun untuk urusan resmi. Dia menekankan bahwa tidak ada layanan pesan yang dapat dianggap aman dari perspektif keamanan informasi, termasuk Telegram itu sendiri. Peskov juga mengomentari keputusan pemerintah Ukraina yang melarang Gereja Ortodoks Ukraina yang berada di bawah Patriarkat Moskow. Dia mengecam langkah tersebut sebagai “serangan terang-terangan” terhadap kebebasan beragama dan keyakinan Kristen. Peskov lebih lanjut menyatakan bahwa Rusia menganggap undang-undang yang mengizinkan larangan tersebut sebagai tindakan yang “sama sekali tidak dapat diterima,” menekankan bahwa rezim di Kiev menunjukkan sifat aslinya secara terus-menerus. ANTARA