JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memberikan analisis tentang pencapaian swasembada pangan di Indonesia pada dua periode kepemimpinan yang berbeda, yaitu era Presiden Joko Widodo dan era Presiden Soeharto. Menurutnya, kedua era ini memiliki keunggulan masing-masing dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, meskipun dalam konteks yang berbeda. Mentan menyatakan bahwa dalam pemerintahan Presiden Jokowi, pencapaian swasembada pangan tercatat tiga kali pada tahun 2017 hingga 2019, serta pada 2020 tanpa adanya impor beras jenis *medium*, meskipun jumlah penduduk mencapai 200 juta jiwa. "Upaya kita luar biasa jika dibandingkan dengan tahun 1984," ungkapnya, sembari menghargai kebijakan pangan yang diterapkan pada masa pemerintahan Soeharto. Mengacu pada definisi swasembada dari Badan Pangan Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*), Mentan menjelaskan bahwa syarat sebuah negara dikatakan swasembada adalah produksi yang mencapai minimal 90 persen dari kebutuhan pangan nasional. Dia juga mencatat bahwa pada 1984, Indonesia mengimpor sebanyak 400 ribu ton beras untuk jumlah penduduk lebih dari 100 juta jiwa. Sebagai contoh spesifik, pencapaian swasembada beras di Indonesia terjadi pada periode pertama kepemimpinan Jokowi, antara 2017 dan 2020. Dalam rentang waktu tersebut, produksi beras nasional bahkan mengalami surplus yang berkisar antara 1,9 juta ton hingga 2,85 juta ton. Selama masa pemerintahan Jokowi, fokus anggaran untuk sektor pangan diarahkan untuk mendukung petani. Bantuan tersebut meliputi sarana pertanian seperti penyediaan benih dan pupuk, serta intensifikasi dan mekanisasi melalui pemberian alat dan mesin pertanian (*alsintan*). Berkat kebijakan ini, Kementerian Pertanian mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP*) dari Badan Pemeriksa Keuangan. "Tahun 2016 adalah tahun pertama dalam sejarah pertanian kita mendapatkan predikat WTP dan itu berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya," tambahnya. Dengan pencapaian ini, Mentan berharap agar ke depan, alokasi anggaran dapat ditingkatkan untuk mempercepat berbagai program yang bertujuan mencapai swasembada serta mengatasi masalah ketahanan pangan global. Usulan tambahan anggaran yang diajukan mencapai sekitar Rp68 triliun, yang direncanakan untuk digunakan dalam pengembangan irigasi, pengadaan pupuk, benih, dan infrastruktur lainnya. "Anggaran Rp68 triliun ini merupakan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan air hingga pupuk," jelas Mentan. Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi dijadwalkan menerima penghargaan *Agricola Medal* dari FAO. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap upaya Indonesia dalam ketahanan pangan. "FAO akan memberikan penghargaan *Agricola Medal* kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat," kata Arief. Penghargaan tersebut akan diserahkan pada 30 Agustus 2024, dan diakui sebagai penghargaan terakhir dari FAO kepada Indonesia lebih dari 39 tahun yang lalu, yang sebelumnya diterima oleh Presiden Soeharto. Arief menambahkan, penerimaan *Agricola Medal* ini mencerminkan konsistensi pemerintah dalam memerangi berbagai isu, seperti kelaparan dan kemiskinan, serta penguatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Penghargaan ini juga merupakan pengakuan terhadap kontribusi dan komitmen kepala negara yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program-program FAO untuk mencapai ketahanan pangan yang universal. ANTARA