JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Usulan tambahan anggaran sebesar Rp68 triliun yang diajukan oleh Kementerian Pertanian untuk tahun 2025 dianggap sebagai langkah yang tidak rasional oleh Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talattov. Ia menilai bahwa permintaan tersebut akan semakin membebani kapasitas fiskal negara yang saat ini sudah dalam posisi terbatas. Dalam nota keuangan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, hampir seluruh kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran. Menurut Abra, langkah pemotongan tersebut diambil terkait dengan semakin kompleksnya tantangan fiskal yang dihadapi oleh negara saat ini. Anggaran Kementerian Pertanian yang sebelumnya sebesar Rp13,3 triliun pada tahun ini diperkirakan berkurang menjadi sekitar Rp7,9 triliun berdasarkan nota keuangan RAPBN 2025. “Apapun alasan yang diajukan oleh Kementan, dari perspektif rasionalitas fiskal, ini akan sangat berat,” ungkap Abra dalam sebuah diskusi publik yang berlangsung di Jakarta pada Selasa. Dalam rapat kerja yang dilakukan bersama Komisi IV DPR RI pada hari Senin (26/8), Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa salah satu program utama yang akan dibiayai dengan tambahan anggaran tersebut adalah pencetakan sawah baru seluas 1 juta hektare, yang ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan di tanah air. Namun, Abra mempertanyakan potensi positif dari tambahan anggaran tersebut dalam meningkatkan produksi pangan. Hal ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa kontribusi subsektor tanaman pangan mengalami penurunan, dari 3,25 persen pada tahun 2014 menjadi 2,6 persen pada tahun 2023. BPS juga mencatat bahwa produksi beras nasional pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,39 persen, yakni dari 31,54 juta ton pada tahun 2022 menjadi 31,10 juta ton pada tahun 2023. Akibat situasi ini, pemerintah terpaksa melakukan impor berbagai komoditas pangan, termasuk beras. Lebih lanjut, Abra menyarankan agar pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan perhatian pada evaluasi terhadap program-program pertanian yang sudah ada sebelum mengajukan permintaan anggaran tambahan. "Seharusnya, pemerintah bisa menunjukkan selama 10 tahun terakhir sejauh mana keberhasilan dari proyek-proyek percontohan pemanfaatan lahan non-produktif sebelum membahas tambahan anggaran," ujarnya. Dia menekankan bahwa meskipun memiliki anggaran yang besar, jika pelaksanaannya di lapangan banyak mengalami kendala, efektivitasnya akan sangat diragukan. ANTARA