JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) baru saja meluncurkan *Panduan Pendidikan Perubahan Iklim*. Buku panduan ini dirancang untuk mempersiapkan dan meningkatkan ketahanan siswa dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim. Panduan yang termasuk dalam kerangka Kurikulum Merdeka ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru, orang tua, dan mitra dalam pendidikan lainnya. Melalui ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya pendidikan mengenai perubahan iklim dapat terbangun, serta diharapkan akan muncul berbagai kolaborasi dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menegaskan pentingnya tanggung jawab setiap individu dalam menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan demi kelestarian bumi. Oleh karena itu, mempersiapkan generasi masa depan yang memiliki kedekatan dengan *green economy* menjadi hal yang sangat penting. "Sesuai dengan semangat Merdeka Belajar, perubahan iklim dicantumkan sebagai tema pilihan dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (*P5*), dan bukan sebagai sebuah keharusan. Apabila sekolah memilih untuk menerapkan tema ini, kami mendorong agar mereka memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, sehingga tidak membebani orang tua dengan biaya tambahan," ungkap Nadiem. Di kesempatan yang sama, Anindito Aditomo selaku Kepala BSKAP Kemendikbudristek menyoroti urgensi memahami dan menyadari isu perubahan iklim dari usia dini. Hal ini dianggap penting karena perubahan iklim tidak jarang disebabkan oleh aktivitas manusia yang bersifat *antropogenik*. Menurut Anindito, dengan membangun kesadaran dan pemahaman tentang perubahan iklim sejak dini, anak-anak dapat lebih siap dan aktif dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan tersebut. Krisis iklim yang terjadi saat ini akan menjadi beban besar bagi anak-anak dan generasi muda, dan situasi ini dapat berdampak signifikan pada hasil pembelajaran serta kesejahteraan mereka di masa depan. "Dalam Kurikulum Merdeka, kami mengadopsi prinsip dan pendekatan yang *RAMAH* untuk pendidikan perubahan iklim, yaitu relevan, afektif, merujuk pada pengetahuan, aksi nyata, dan holistik," jelasnya lebih lanjut. Proses penyusunan panduan ini melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan berlangsung secara kolaboratif. Sejak bulan Juni 2023, Kemendikbudristek telah menggandeng kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, para akademisi, kepala sekolah, pendidik, serta organisasi masyarakat sipil untuk menyusun panduan ini. Sebagai bagian dari pengakuannya, Anindito mengapresiasi berbagai sekolah di seluruh Indonesia yang telah memulai inisiatif positif untuk mengatasi dampak perubahan iklim. "Panduan Pendidikan Perubahan Iklim ini berfungsi sebagai alat bantu dalam pelaksanaannya. Sekolah punya fleksibilitas dalam menerapkan pendidikan perubahan iklim dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia. Kami berharap melalui panduan ini, praktik-praktik baik yang sudah ada dapat menginspirasi lebih banyak pihak," tambahnya. Panduan ini disusun dengan mendalam dan dapat dijadikan referensi oleh berbagai kalangan masyarakat. Di dalamnya terdapat pengenalan mengenai krisis iklim, penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk menghadapi masalah ini. Panduan tersebut juga mencakup penjelasan mengenai kompetensi dan capaian yang dapat diraih siswa pada setiap fase pembelajaran, langkah-langkah penerapan yang bisa dilakukan, contoh asesmen, serta pengembangan budaya ketahanan iklim melalui Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP). Sebagai penutup, publik dapat mengakses dan mengeksplorasi lebih lanjut tentang Panduan Pendidikan Perubahan Iklim melalui situs web resmi kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di kurikulum.kemdikbud.go.id. ANTARA