MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Sulawesi dan Maluku melaporkan bahwa sekitar 1,6 juta pekerja di Sulawesi Selatan (Sulsel) belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari total 2,8 juta pekerja yang terdaftar di wilayah tersebut, angka ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan perlindungan bagi para pekerja. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Wilayah Sulawesi dan Maluku, Mintje Wattu, dalam sebuah rapat yang berlangsung di Makassar, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman. Dalam rapat itu, Jufri menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai iuran wajib untuk setiap tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Dalam konteks kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, Jufri Rahman menegaskan bahwa, secara nasional, posisi Sulsel berada di peringkat 15 dalam hal cakupan kepesertaan. Dari total 2,8 juta pekerja, sekitar 1,6 juta di antaranya masih belum mendapatkan perlindungan melalui program ini. "Sulsel berada di posisi ke-15 di Indonesia untuk cakupan jamsostek, dengan sekitar 1,6 juta pekerja yang belum terdaftar," ungkap Jufri Rahman. Selama ini, Pemprov Sulsel telah berkomitmen untuk membayar iuran bagi sekitar 10 ribu pekerja sektor nelayan. Untuk itu, Jufri turut mendorong agar lebih banyak pekerja informal dapat diikutsertakan dalam program tersebut, sebagai respons terhadap arahan dari Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Mintje Wattu menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sulsel serta menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan implementasi peraturan daerah yang ada. "Pemprov perlu mempercepat proses pendaftaran sehingga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dapat mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja, terutama yang rentan dan miskin di Sulsel," ujarnya. Mintje juga mencatat bahwa cakupan kepesertaan BPJSTK di Sulsel baru mencapai 42 persen, yang menandakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Ia menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk mendukung pekerja dari sektor informal, termasuk petani, nelayan, sopir *online*, dan pedagang kaki lima. Di sisi lain, terdapat tiga kabupaten dengan tingkat cakupan tinggi, yaitu Luwu, Enrekang, dan Selayar, yang masing-masing telah mencapai lebih dari 60 persen dan termasuk dalam tiga besar cakupan tertinggi di Sulsel. Sebaliknya, daerah seperti Kabupaten Gowa, Takalar, dan Jeneponto masih tercatat memiliki cakupan yang rendah, sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah daerah. "Walaupun Makassar juga menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan tertinggi di Sulsel untuk tahun 2024," tegas Mintje. Untuk tahun 2024, Pemerintah Kota Makassar telah menganggarkan perlindungan bagi lebih dari 30 ribu pekerja, dengan total mencapai 35 ribu pekerja dari kategori miskin. Saat ini, terdapat 11 korban yang meninggal dunia yang akan mendapatkan santunan. Masing-masing dari mereka akan menerima santunan sebesar Rp42 juta. Mintje menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota sangat penting. Mereka diharapkan dapat melakukan penganggaran dan mendorong pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja, sesuai dengan amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2021. ANTARA