JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Jaja Jaelani, mengungkapkan bahwa keputusan mengenai dana penyelenggaraan ibadah haji adalah hasil dari proses kolektif di dalam kementerian tersebut. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Selasa, Jaja menjelaskan bahwa usulan dana yang diajukan untuk penyelenggaraan haji kepada DPR tidak hanya berasal dari Direktorat Pengelolaan Dana Haji. Dia menegaskan bahwa proses ini melibatkan berbagai direktorat yang ada di Kemenag. Menurutnya, dalam hal keuangan untuk penyelenggaraan ibadah haji, pihaknya meminta usulan dari direktorat terkait di Kementerian Agama. Masing-masing direktorat kemudian mengajukan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diperlukan. Usulan tersebut kemudian disatukan sebelum diserahkan kepada DPR. “Artinya, bukan hanya Direktur Keuangan yang berperan dalam proses ini,” ungkapnya. Pernyataan Jaja ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan dari anggota Pansus Angket Haji DPR, Jhon Kenedy Azis, yang mempertanyakan proses penetapan anggaran untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024. Ia mengingatkan bahwa pada saat pengajuan anggaran tersebut, Jaja masih menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu. Lebih rinci lagi, Jaja memberikan contoh mengenai kebutuhan keuangan untuk kegiatan dalam negeri, yang diusulkan oleh Direktorat Dalam Negeri. Hal yang sama juga berlaku untuk kebutuhan keuangan di luar negeri, yang diusulkan oleh Direktorat Luar Negeri. “Adapun untuk petugas haji, kewenangannya ada di bawah Bina Petugas Haji,” tambahnya. Dari penjelasannya, Jaja menekankan bahwa penentuan anggaran untuk penyelenggaraan haji memerlukan koordinasi yang baik antara Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan direktorat terkait lainnya. “Jadi, besar anggaran yang diajukan ke DPR adalah hasil dari keputusan kolektif yang melibatkan banyak pihak,” tegasnya. ANTARA