JAKARTA –
**Borneonews - Beijing** Pemerintah China menanggapi secara tegas tuduhan yang dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Jr., yang menyebut negara tersebut sebagai "pengganggu perdamaian" di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Dalam pernyataannya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa China adalah pihak terakhir yang dapat dipersalahkan dalam konteks tersebut. Lin Jian mengimbau kepada pihak-pihak tertentu di Filipina untuk lebih fokus menghadapi akar permasalahan yang ada, alih-alih melakukan provokasi yang merugikan stabilitas perdamaian di wilayah tersebut. Penegasan ini disampaikan saat konferensi pers di Beijing pada Selasa, 27 Agustus. Dalam forum yang diadakan oleh Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat pada hari yang sama, Teodoro Jr. mengklaim bahwa China berusaha untuk memecah belah keharmonisan di ASEAN, yang berpotensi mengganggu kerjasama antar negara di kawasan. Ia juga menuding China sebagai sumber perusakan perdamaian internasional terbesar di wilayah tersebut. Lin Jian menanggapi pernyataan ini dengan menanyakan siapa sebenarnya yang terus menerus melakukan aktivitas provokatif dan pelanggaran hak di Laut China Selatan. Ia menyoroti bahwa negara-negara di sekitar kawasan memiliki pandangan yang jelas mengenai situasi yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, Teodoro Jr. menegaskan komitmen Filipina untuk memperkuat hubungan militer dengan Vietnam, terutama setelah latihan angkatan laut gabungan yang dilakukan oleh kedua negara di Laut China Selatan, yang menjadi rebutan berbagai negara. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China meminta Filipina untuk menghentikan tindakan yang dianggap kurang tepat, termasuk menyebut orang-orang dari negara-negara Barat dengan istilah tertentu dan menuduh China secara tidak berdasar. Sengketa antara China dan Filipina di Laut China Selatan kerap menimbulkan ketegangan, khususnya di sekitar pulau karang yang menjadi perdebatan antara kedua negara dan beberapa negara ASEAN lainnya. Insiden terbaru terjadi pada 19 Agustus 2024, ketika dua kapal penjaga pantai Cina terlibat dalam tabrakan dengan kapal penjaga pantai Filipina di dekat Xianbin Reef, yang atau dikenal juga sebagai Beting Sabina di Kepulauan Spratly, sebuah daerah yang menjadi sorotan sengketa. Menurut pernyataan Juru Bicara penjaga pantai Filipina, Jay Tarriela, tindakan yang diambil oleh kapal-kapal China tersebut menyebabkan kerusakan pada dua kapal Filipina. Di sisi lain, juru bicara penjaga pantai China, Geng Yu, menyatakan bahwa dua kapal Filipina telah melakukan pelanggaran dengan memasuki perairan Xianbin Reef secara ilegal. Sebelumnya, pada Juli 2024, China dan Filipina telah mencapai suatu kesepakatan sementara yang memberikan akses logistik untuk para pelaut Filipina di kapal perang BRP Sierra Madre, yang sengaja dijadikan "markas terapung" oleh Filipina di terumbu karang Ren'ai Jiao, atau yang dikenal Filipina dengan sebutan "Beting Ayungin". China mengklaim hak kedaulatan dan yurisdiksi atas berbagai kepulauan di Laut China Selatan, yang dikenal sebagai "Nanhai Zhudao," yang meliputi Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao, dan Nansha Qundao, atau yang lebih umum dikenal sebagai Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, dan Kepulauan Spratly. Filipina, sejak tahun 1999, telah menempatkan kapal perang BRP Sierra Madre sebagai markas terapung di kawasan terumbu karang yang disengketakan tersebut, dan secara rutin mengirimkan pasokan untuk mendukung keberadaan penjagaan Filipina di sana. ANTARA