BOGOR –
**Borneonews - Bogor**, Himpunan Alumni (HA) IPB University telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan perkembangan politik nasional yang terjadi menjelang dan setelah pelaksanaan Pemilu 2024, serta menjelang Pilkada 2024. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kota Bogor, Ketua Umum DPP HA IPB, Walneg S. Jas, mengungkapkan bahwa organisasi ini merasa penting untuk mengemukakan pandangan dan sikap mereka sebagai bentuk cinta terhadap bangsa dan para pemimpin, baik yang tengah menjabat maupun yang akan memimpin di masa depan. Walneg mencatat bahwa sejumlah anggota, pengurus, serta dosen di IPB University meminta agar DPP HA IPB memberikan perhatian lebih terhadap dinamika politik yang berkembang saat ini. Setelah melalui diskusi internal, mereka sepakat untuk merumuskan dan menyampaikan pernyataan ini dengan tujuan memberikan dorongan untuk kembali ke jalur bernegara yang sesuai dengan konstitusi, norma hukum, dan nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Dengan lebih dari 200.000 alumni yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, HA IPB menginginkan negara ini untuk terus maju. Mereka menekankan bahwa stabilitas dalam negeri, kerukunan, kedamaian, dan ketentraman masyarakat adalah syarat mutlak untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. "Maksud dari pernyataan sikap ini bukanlah muncul dari rasa kebencian atau dukungan kepada pihak tertentu. Hal ini merupakan ungkapan dari cinta kami terhadap tanah air sebagai bagian dari keluarga besar HA IPB," ujar Walneg. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh sejumlah pemimpin di DPP HA IPB, termasuk Sekretaris Jenderal Sukma Kamajaya, serta tiga wakil ketua umumnya, yaitu Dudi S. Hendrawan, Ivan Kuntara, dan Sonhaji. Sukma Kamajaya menuturkan bahwa pernyataan ini merupakan respons terhadap situasi politik nasional yang dinilai menunjukkan adanya tren kemunduran demokrasi. Menurutnya, ada penyimpangan dari prinsip dalam UUD 1945 serta cita-cita pendiri bangsa yang seharusnya dipatuhi. "DPP HA IPB sangat mencemaskan maraknya indikasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh beberapa pemimpin dan elit politik," imbuh Sukma. Menyikapi kondisi tersebut, DPP HA IPB menyampaikan lima poin sikap dan imbauan yang dianggap perlu diperhatikan. Pertama, mereka menyuarakan agar segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh elit politik dan pemimpin tertinggi di negara ini segera dihentikan. "Kembalilah kepada prinsip kepemimpinan yang menjunjung tinggi konstitusi dan mematuhi hukum yang ada," ucapnya. Kedua, HA IPB mendorong Presiden RI agar mempersiapkan masa akhir jabatan dengan memberikan teladan dan warisan yang akan dikenang oleh sejarah bangsa. "Keputusan yang diambil juga harus menghindari kontroversi dan lebih mendengarkan suara rakyat daripada kepentingan kelompok tertentu," tambahnya. Pada poin ketiga, HA IPB mengharapkan adanya perilaku kepemimpinan yang lebih modern, profesional, dan partisipatif dari calon Presiden yang terpilih untuk periode 2024-2029.  Selanjutnya, pada poin keempat, Sukma mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap aktif mengawasi dan mengkritisi langkah-langkah kebijakan pemerintah secara objektif serta menjaga agar lembaga legislatif mendengarkan aspirasi rakyat. "Terakhir, kami mendorong seluruh alumni IPB yang kini memegang posisi penting di berbagai lembaga untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan memegang amanah yang diberikan," tutup Sukma. ANTARA