JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, telah mengungkapkan bahwa penggunaan dana desa sejak tahun 2015 hingga 2023 berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pembangunan di kawasan desa. Dikenal akrab dengan nama Gus Halim, ia menekankan bahwa keberhasilan ini tergambar jelas melalui berbagai capaian signifikan yang telah dicapai. Di antara capaian tersebut, tercatat pembangunan jalan desa mencapai 350.777 kilometer, serta penyediaan 1.742.886 fasilitas air bersih. Dalam paparan yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan desa bagi pendamping desa di Jakarta pada Selasa (27/8), Gus Halim menyebutkan berbagai capaian *output* yang memperlihatkan progres pembangunan. Ini termasuk pembangunan 6.706 embung, 603.348 unit irigasi, 33.897 unit sarana olahraga, dan 536.907 unit Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Pencapaian tersebut, menurut Gus Halim, menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat dalam mempercepat proses pembangunan di berbagai desa. Harapannya, pemanfaatan dana desa dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta meratakan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Di penghujung masa jabatannya, Gus Halim menegaskan pentingnya untuk terus memantau kemajuan desa melalui beragam indikator yang dapat mencerminkan peningkatan kualitas hidup, aspek ekonomi, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Indikator-indikator ini, lanjutnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unik masing-masing desa. Hal ini penting untuk diaplikasikan dalam evaluasi serta perencanaan program-program pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. “Indeks Desa perlu dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai kemajuan dan kemandirian suatu desa. Oleh karena itu, sosialisasi dan bimbingan teknis ini sangatlah penting,” ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, di kegiatan bimbingan teknis tersebut, Gus Halim juga menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta dan jajaran Kemendes PDTT yang hadir jika selama masa jabatannya terdapat kesalahan yang telah diperbuat. ANTARA