JAKARTA –
**Borneonews - Mexico City**, Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, telah mengumumkan penghentian sementara hubungan dengan kedutaan besar Amerika Serikat (AS) dan Kanada di Meksiko. Pengumuman ini dilakukan pada hari Selasa, 27 Agustus, sebagai respons terhadap kritik yang dilontarkan terhadap reformasi yudisial di negaranya. Penghentian hubungan ini bersifat "tidak terbatas" dan berhubungan langsung dengan proposal reformasi yang dinilai kontroversial. Kedua negara mitra dagang utama tersebut menganggap reformasi ini sebagai suatu kemunduran dalam proses demokratis Meksiko. Dalam sebuah pengarahan pagi, Lopez Obrador menyatakan, "Selama masalah ini tidak diselesaikan dan mereka terus melanjutkan kebijakan tersebut, maka penangguhan ini akan tetap berlaku." Lebih lanjut, Lopez Obrador menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan Meksiko. "Kami tidak akan menerima nasihat tentang apa yang benar dan salah, dan kami meminta mereka untuk menunjukkan sikap yang menghormati," imbuhnya. Reformasi yudisial yang didorong oleh presiden tersebut bertujuan untuk mengubah cara pemilihan Hakim Agung dan Hakim Pengadilan Tinggi, yang direncanakan akan dilakukan melalui pemungutan suara rakyat. Kekhawatiran mengenai reformasi ini juga disampaikan oleh Duta Besar AS untuk Meksiko, Ken Salazar, yang menjelaskan bahwa reformasi tersebut mengandung "risiko besar" bagi jalannya demokrasi di Meksiko. Duta Besar Kanada untuk Meksiko, Graeme C. Clark, juga berpendapat serupa dan menekankan bahwa investor asal Kanada telah menyuarakan keprihatinan mereka mengenai dampak reformasi tersebut terhadap iklim investasi di Meksiko. Pada hari Senin, 26 Agustus, Kamar Dagang Amerika di Meksiko (AmCham) serta Kamar Dagang Kanada di Meksiko (CanCham) mengeluarkan pernyataan yang berdampingan, menekankan bahwa reformasi ini dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan di kalangan investor. Meskipun Lopez Obrador menyatakan bahwa penghentian hubungan diplomatik ini hanya berlaku untuk kedutaan dan tidak mencakup seluruh pemerintah yang diwakili, ia tetap mengkritik pernyataan dari duta besar kedua negara tersebut sebagai "tidak demokratis" dan "memalukan." Presiden Meksiko itu juga menginginkan permintaan maaf serta klarifikasi dari mereka agar penangguhan ini dapat diakhiri. "Selama saya masih di sini, kami akan berusaha melindungi kedaulatan kami dengan tegas," ujarnya. ANTARA