JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menetapkan target ambisius untuk realisasi investasi pada tahun 2025, yang diproyeksikan mencapai antara Rp1.900 triliun hingga Rp2.000 triliun. Target ini menunjukkan peningkatan sekitar 16 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2024. Dalam acara Central Banking Services Festival 2024 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Jakarta, Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan konsolidasi pada berbagai kebijakan yang saat ini berjalan secara terpisah. Hal ini diharapkan akan menciptakan satu kesatuan yang lebih efisien dalam peningkatan investasi. Yuliot menjelaskan ada empat pilar utama yang akan menjadi fokus pemerintah dalam konsolidasi ini. Pertama adalah kebijakan investasi, di mana dia menekankan perlunya penyederhanaan dalam izin berusaha, insentif yang lebih menarik, serta penyesuaian kebijakan investasi dengan perkembangan global, termasuk penerapan *global minimum tax* atau pajak minimum global. Pemerintah saat ini telah menyediakan beragam insentif fiskal untuk merangsang masuknya investasi, seperti pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu (*tax holiday*), pengurangan pajak penghasilan (*tax allowance*), dan penghapusan bea masuk. Kedua, Yuliot mencatat bahwa kebijakan industri yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian dan lembaga perlu diintegrasikan. Ini termasuk pengintegrasian program hilirisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri domestik. Pilar ketiga adalah terkait kebijakan keuangan. Yuliot menggarisbawahi pentingnya dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan untuk mendukung kegiatan investasi. "Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan keuangan, kami perlu mengintegrasikan dan memetakan bagaimana dukungan tersebut dapat dioptimalkan," ungkapnya. Pilar terakhir adalah kebijakan perdagangan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan berupaya menciptakan iklim perdagangan yang menguntungkan dengan mengurangi berbagai hambatan yang mengganggu arus keluar-masuk barang. "Kami harus memastikan kelancaran aliran barang baik dalam hal ekspor maupun impor, karena jika terdapat terlalu banyak *barrier*, hal itu akan menghambat kegiatan investasi," tambah Yuliot. Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia dan Kementerian Investasi juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi serta koordinasi di antara kedua lembaga. Ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang hadir secara virtual. ANTARA