JAMBI –
**Borneonews - Jambi**, Penyaluran kredit oleh bank-bank umum di Provinsi Jambi telah mencapai angka yang signifikan, yaitu Rp52,45 triliun hingga Juni 2024. Data ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam kinerja intermediasi perbankan di wilayah tersebut. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata, menyampaikan bahwa kredit mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 7,50 persen di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Kredit konvensional menunjukkan peningkatan sebesar 6,13 persen, mencapai Rp46,71 triliun, sementara untuk pembiayaan syariah angka pertumbuhannya lebih mencolok, yaitu sebesar 20,08 persen menjadi Rp5,74 triliun. Kondisi ini juga mencerminkan adanya peningkatan pada dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 2,42 persen. DPK yang berasal dari perbankan konvensional meningkat sebesar 1,71 persen, total menjadi Rp40,65 triliun. Sementara itu, dana dari perbankan syariah mengalami kenaikan yang lebih besar, dengan angka 10,66 persen, hingga mencapai Rp3,85 triliun. Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk bank umum di Jambi pada bulan Juni 2024 tercatat mengalami pergeseran, dengan angka mencapai 117,86 persen. Ini merupakan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan LDR nasional yang berada pada 86,77 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran kredit di Jambi lebih banyak dibandingkan dengan dana yang berhasil dihimpun dari pihak ketiga. Meskipun terdapat lonjakan dalam penyaluran kredit, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 1,94 persen, yang berada di bawah angka NPL nasional yang mencapai 2,24 persen. Mengacu pada penggunaan kredit, sektor konsumsi masih mendominasi dengan porsi sebesar 42,34 persen, diikuti oleh modal kerja pada angka 30,04 persen dan investasi sebesar 27,62 persen. Dalam hal kategori debitur, proporsi penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercatat sebesar 45,96 persen, sedangkan sisanya, non-UMKM mencapai 54,04 persen. Distribusi terbesar dalam penyaluran kredit masih berasal dari sektor non-lapangan usaha rumah tangga, yang mencakup pinjaman multiguna, yang berkontribusi sebesar 28,67 persen. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menyusul dengan 27,31 persen, serta perdagangan besar dan eceran mencapai 16,20 persen. Dalam penyaluran spesifik, kredit untuk modal kerja sebesar Rp15,76 triliun, diikuti dengan investasi senilai Rp14,48 triliun dan konsumsi yang mencapai Rp22,21 triliun. Untuk kategori UMKM, penyerapan kredit mencapai Rp24,10 triliun, sedangkan untuk non-UMKM tercatat sebesar Rp28,34 triliun. Dari segi sektor usaha, kredit untuk kepemilikan peralatan rumah tangga dan barang lainnya mencapai Rp15,04 triliun. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mendapatkan alokasi sebesar Rp14,32 triliun, sementara perdagangan besar dan eceran sebesar Rp5,50 triliun. Terakhir, untuk kepemilikan rumah tinggal, kredit yang diberikan mencapai Rp6,71 triliun. ANTARA