JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam upaya memperkenalkan literasi keuangan sebagai bagian dari inisiatif untuk memberdayakan ekonomi keluarga. Ini merupakan langkah strategis untuk mendukung terciptanya keluarga-keluarga yang berkualitas dengan kemandirian ekonomi, terutama bagi para akseptor Program Keluarga Berencana (KB) beserta keluarganya. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Nopian Andusti, menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi keluarga termasuk dalam program utama BKKBN. Melalui pendekatan ini, BKKBN menyediakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), yang menjadi wadah bagi kelompok kegiatan pembangunan keluarga, khususnya di kalangan para akseptor KB yang menggeluti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Nopian menjelaskan bahwa UPPKA berfungsi sebagai jaringan kelompok UMKM yang anggotanya adalah akseptor KB dan keluarganya. Walaupun para anggota ini mungkin belum sepenuhnya terbiasa dengan aktivitas berkelompok, melalui inisiatif ini, mereka didorong untuk berinteraksi dan melaksanakan usaha yang produktif secara bersama-sama. Menurut data yang diperoleh dari sistem informasi keluarga, tercatat ada 35.888 kelompok UPPKA yang tersebar di seluruh Indonesia. Jenis usaha yang dijalankan oleh kelompok ini beragam, mulai dari kuliner, pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri dan aktivitas ekonomi produktif lainnya. Prinsip gotong royong menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan oleh kelompok UPPKA. Untuk memastikan keberlanjutan serta mendorong partisipasi lebih aktif dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, BKKBN terus melakukan kolaborasi dengan mitra strategis, salah satunya adalah Bank Indonesia. Di sisi lain, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI, Anastuty K, menyatakan bahwa pengenalan layanan keuangan digital dan *branding* untuk pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan wujud sinergi antara BI dan BKKBN. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan serta kesejahteraan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan UMKM, yang dikelola oleh banyak perempuan. Faktanya, dari 64 juta UMKM di Indonesia, sekitar 80 persen di antaranya dikelola oleh perempuan. Sebagai pilar dalam pemberdayaan ekonomi, BI mengimplementasikan program pengembangan ekonomi dan keuangan yang inklusif dengan memfokuskan pada kelompok subsisten—kelompok penerima bantuan sosial yang juga memiliki potensi untuk memulai usaha. Ini melibatkan penguatan di tiga aspek utama, yaitu kapasitas usaha, literasi dan akses keuangan, serta kelembagaan. Anastuty menambahkan, hasil survei menunjukkan bahwa salah satu alasan utama mengapa masyarakat Indonesia tidak dapat mengakses produk dan layanan keuangan adalah karena keterbatasan dana. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemberdayaan ekonomi sebelum memperkenalkan berbagai produk dan layanan keuangan kepada mereka. Hingga saat ini, inisiatif pemberdayaan ekonomi berdasarkan kelompok subsisten telah dilaksanakan di 46 kantor perwakilan BI, dengan total anggota mencapai 1.967 orang,menandakan komitmen institusi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. ANTARA