JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahardiansyah, mengemukakan bahwa meningkatnya konfrontasi terkait dengan rencana pembahasan RUU Pilkada adalah bagian dari proses berdemokrasi. Namun, ia memperingatkan bahwa situasi ini dapat menimbulkan gesekan dalam ruang publik yang berpotensi dimanfaatkan oleh ideologi transnasional. Dr. Trubus menyatakan, meskipun demonstrasi menolak RUU Pilkada yang baru-baru ini berlangsung tidak terlihat adanya seruan untuk mendirikan gerakan khilafah, beberapa pernyataan dan cara penyampaian pendapat dari sebagian pihak di media sosial mengindikasikan arah tersebut. Hal ini disampaikannya dalam sebuah keterangan resmi yang diterima di Jakarta. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kericuhan yang terjadi di masyarakat berpotensi disusupi oleh agenda politik tertentu, termasuk dari kelompok-kelompok radikal. Dalam penelitiannya, Dr. Trubus menemukan sejumlah akun media sosial yang menyisipkan ungkapan-ungkapan dengan unsur intoleransi dan radikalisme saat isu demonstrasi itu hangat dibicarakan, termasuk di depan Gedung DPR. "Namun, sejumlah pernyataan yang saya temukan cenderung bersifat hasutan, provokasi, bahkan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ini dapat berpotensi memecah belah solidaritas antar kelompok masyarakat," jelasnya. Dr. Trubus juga menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan isu-isu yang ada, seringkali dibarengi dengan penyebaran hoaks. Pendekatan ini, menurutnya, bertujuan untuk menciptakan ketegangan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Ia menegaskan, terdapat upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mendorong publik menjadi pembangkang terhadap negara. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan narasi bahwa pemerintahan Indonesia gagal dalam memperhatikan kepentingan rakyat. Lebih jauh, Dr. Trubus mengungkapkan bahwa kelompok radikal itu berusaha menggiring opini masyarakat untuk meragukan dasar negara Indonesia, seperti Pancasila dan UUD 1945. "Upaya penggiringan opini ini bahkan telah berkembang menjadi narasi bahwa TNI dan Polri adalah dua institusi yang saling bertolak belakang," katanya. Ia menjelaskan, kelompok intoleran cenderung memberikan pujian kepada TNI dan berusaha menampilkan Polri sebagai musuh bersama. "Mereka berupaya agar TNI, yang berada di pihak pemerintahan, dapat melindungi gerakan radikal dari penegakan hukum Polri," tutur Dr. Trubus. Walaupun demikian, dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini menekankan pentingnya untuk mensyukuri keutuhan dan kestabilan Indonesia sebagai negara berdaulat, meskipun demonstrasi RUU Pilkada berjalan dengan kericuhan. "Demonstrasi tersebut memang terjadi di berbagai lokasi, tetapi secara keseluruhan, agenda besarnya lebih berkaitan dengan kepentingan politik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan legislatif. Ada kekhawatiran akan munculnya nepotisme dalam skala yang lebih besar, yang dapat mengancam demokrasi di Indonesia. Itulah yang akhirnya memicu banyak pendemo untuk beraksi," tutupnya. ANTARA