JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Pemerintah Provinsi Papua berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan hukum dan sosial bagi perempuan di daerahnya melalui pembahasan yang dilakukan dalam rapat komite penasihat program. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan yang terjadi di masyarakat setempat. Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, dalam pernyataannya di Jayapura, menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif yang berfokus pada isu hukum dan sosial bagi perempuan, khususnya di Papua. Ia menekankan pentingnya pembahasan mengenai program layanan hukum bagi perempuan yang dapat berujung pada penyusunan peraturan yang lebih baik. Lebih lanjut, Ridwan mengharapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat kabupaten dan kota. Hingga saat ini, keberadaan UPTD PPA masih belum ditemukan, sehingga Ridwan mendesak agar unit tersebut segera didirikan untuk mempermudah proses pelaporan kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Pengembangan UPTD PPA di Papua, menurutnya, harus mempertimbangkan metode yang berbeda. Hal ini penting karena Papua memiliki keragaman suku dan bahasa yang sangat kaya, yang memerlukan pendekatan berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Sebagai contoh, di wilayah Lapago, ada permasalahan dalam hal kepemimpinan perempuan. Ridwan menyatakan perlunya formulasikan yang tepat agar perempuan dapat memperoleh posisi setara tanpa melanggar norma adat yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya perempuan memiliki sumber pendapatan sendiri. Dengan demikian, perempuan tidak akan bergantung pada suami mereka, yang pada gilirannya akan menciptakan kondisi yang lebih mandiri dan seimbang dalam hal gender di Bumi Cenderawasih. Keberdayaan perempuan diharapkan dapat mendukung tercapainya kesetaraan, baik dalam ekonomi maupun sosial. ANTARA