MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan bahwa luas kawasan perhutanan sosial di wilayah tersebut mencapai 60.160 hektare. Tercatat, jumlah kelompok perhutanan sosial yang ada saat ini berjumlah 338 unit. Kepala DLHK NTB, Julmansyah, menjelaskan bahwa sebagian besar kawasannya terletak di area sabuk hijau sekitar Gunung Rinjani. Ia menekankan pentingnya mendorong perkembangan kelompok usaha perhutanan sosial melalui program yang fokus pada industri hasil hutan non-kayu. Julmansyah juga menginformasikan bahwa Kesatuan Pengelola Hutan (KPS) berperan aktif dalam mendukung kelompok-kelompok usaha ini. Penanganan dilakukan melalui pendekatan *agroforestri*, yang merupakan satu sistem pengelolaan lahan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan serta perekonomian masyarakat setempat. Dalam konteks perhutanan sosial, sistem agroforestri mengintegrasikan budidaya tanaman pertanian dengan pohon-pohon di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Bobot pengelolaan yang komprehensif ini, menurutnya, dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa metode ini mendukung konservasi sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, serta mendiversifikasi produk dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB sedang mempersiapkan *baseline* karbon yang sangat penting. Dengan hadirnya pengelolaan perhutanan sosial yang efisien, terdapat potensi besar untuk terlibat dalam pasar karbon yang kini tengah dikembangkan oleh Indonesia. Julmansyah menambahkan, dari total luas perhutanan sosial yang mencapai 60 ribu hektare, lebih dari 15 ribu hektare di antaranya memiliki tutupan hutan yang tinggi, yang berpotensi efisien dalam menyerap karbon. ANTARA