JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memberikan pernyataan terkait usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025. Usulan ini mencakup dukungan terhadap ketahanan pangan dan energi, yang merupakan bagian dari langkah strategis kementerian. Basuki menyampaikan bahwa usulan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari arahan yang diberikan oleh Presiden dan Menteri Keuangan dalam Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024. Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2025. Dalam konteks ini, Kementerian PUPR telah mengirimkan usulan tambahan anggaran dengan referensi Surat Menteri PUPR Nomor 725 tertanggal 8 Agustus 2024. Dalam usulannya, Kementerian PUPR mencantumkan total kebutuhan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp136,95 triliun. Namun, pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun itu hanya sebesar Rp75,63 triliun. Dengan kata lain, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp61,31 triliun yang perlu dicari solusinya. Prioritas dari tambahan anggaran ini direncanakan akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Hal ini mencakup penyelesaian pembangunan bendungan yang sedang berjalan, serta rencana untuk pembangunan bendungan baru. Selain itu, akan dilakukan pembangunan jaringan tersier dan program cetak sawah yang telah ditugaskan kepada Kementerian PUPR berdasarkan peraturan presiden yang baru. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan irigasi secara keseluruhan. Usulan tambahan ini juga memperhatikan beberapa sektor lainnya, termasuk pembangunan jaringan air baku dari bendungan, penyelesaian pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), pembentukan infrastruktur untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, serta pembangunan jalan bebas hambatan dan jembatan gantung. Selain itu, peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penyediaan air minum, dan pengelolaan air limbah juga menjadi salah satu fokus utama. Dalam konteks pembangunan perumahan, kementerian ini berkomitmen untuk membangun rumah susun, rumah swadaya, serta rumah khusus reguler. Selain itu, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) juga akan difokuskan pada bidang perumahan dan infrastruktur berbasis masyarakat. Untuk tahun 2025, anggaran yang dialokasikan bagi Kementerian PUPR tercatat sebesar Rp75,63 triliun. Dalam hal pengelolaan sumber daya air, kementerian berencana untuk melanjutkan pembangunan bendungan serta meningkatkan sistem irigasi yang mencakup total area mencapai 17 ribu hektare. Pengelolaan yang baik terhadap irigasi dan lahan pertanian juga diharapkan dapat berfungsi sebagai langkah pengendalian banjir yang efektif, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Dari sisi konektivitas, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan nasional yang menghubungkan Aceh hingga Papua dengan panjang sekitar 128 kilometer. Di samping itu, para petugas kementerian juga berupaya memastikan konektivitas yang lebih baik dengan membangun jalan tol sepanjang 48,3 kilometer. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, kementerian bertanggung jawab tidak hanya pada penyediaan air minum di daerah perkotaan. Mereka juga berupaya meningkatkan akses air bersih di wilayah pedesaan serta menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai, yang tetap menjadi prioritas di kawasan perkotaan. Kementerian PUPR juga melibatkan diri dalam pengembangan kawasan permukiman, serta membangun gedung-gedung sekolah dan madrasah yang ditugaskan. Adapun untuk pembangunan perumahan, anggaran sebesar Rp4,53 triliun telah disiapkan, yang akan digunakan untuk pembangunan hunian vertikal atau rumah susun guna mencapai target yang telah ditetapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. ANTARA