PONTIANAK –
**Borneonews - Pontianak**, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menyerukan agar perusahaan-perusahaan kelapa sawit di wilayah ini menjadikan kesejahteraan pekerja wanita sebagai prioritas utama dalam operasional bisnis mereka. Seruan ini disampaikan pada acara Sosialisasi dan Workshop Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit yang berlangsung di Pontianak. Harisson mengemukakan bahwa peran pekerja wanita dalam industri kelapa sawit, baik di sektor hulu maupun hilir, sangat penting. Dari total pekerja wanita yang ada, sekitar 85 persen berprofesi sebagai buruh, sementara sisanya berada di bidang administrasi. Oleh karena itu, hak-hak mereka—termasuk yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan—harus mendapat perhatian yang mendalam dan serius dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor ini. Gubernur juga menekankan bahwa perlakuan terhadap pekerja pria dan wanita hendaknya tidak disamakan. Hal ini mengingat adanya perbedaan fisik dan tingkat energi antara kedua jenis kelamin dalam menjalani pekerjaan. Dalam pernyataannya, Harisson memastikan bahwa pihaknya akan secara ketat mengawasi pelaksanaan perlindungan untuk pekerja wanita, khususnya dalam konteks perkebunan kelapa sawit, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. "Kami akan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan sawit memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi hak-hak pekerja wanita," tuturnya dengan tegas. Dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045, ia juga meminta perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk aktif berperan dalam upaya menurunkan angka stunting di Kalimantan Barat. Ia menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap kesehatan anak-anak karyawan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. "Permasalahan stunting masih menjadi isu serius di Kalimantan Barat. Saya mengajak perusahaan-perusahaan sawit untuk ikut berkontribusi dalam mengatasi masalah ini demi masa depan generasi muda Kalbar yang lebih cerah dan sehat," tandasnya. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat dan GAPKI Kalbar, serta perwakilan dari perangkat daerah dan organisasi pekerja wanita. Diharapkan, acara ini mampu mendorong perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja wanita secara serius. "Dengan meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan pekerja, terutama perempuan, diharapkan perusahaan-perusahaan sawit di Kalimantan Barat dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan berkelanjutan," pungkas Harisson. ANTARA