JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPPKLN) berkomitmen untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di area perbatasan antara Keerom dan Papua Nugini. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM agar dapat bersaing dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPKLN Papua, Dolfinus Kareth, menjelaskan bahwa di Kabupaten Keerom terdapat lima distrik yang langsung berbatasan dengan Papua Nugini, yaitu Web, Towe, Yaffi, Waris, dan Arso Timur. Ia menekankan pentingnya pengembangan UMKM di kawasan tersebut sebagai salah satu langkah strategis. “Pengembangan UMKM ini sejalan dengan kerja sama *sister city* yang telah dijalin antara Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini, khususnya antara Kota Vanimo dan Kota Jayapura,” jelas Dolfinus. Melalui program ini, diharapkan dapat tercipta kemajuan yang signifikan dalam usaha masyarakat di wilayah perbatasan, sehingga perekonomian setempat dapat lebih berkembang. Selain itu, pelatihan peningkatan kapasitas ekonomi bagi pelaku UMKM, baik dari Indonesia maupun Papua Nugini, di sepanjang perbatasan juga menjadi fokus utama. Ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha di wilayah tersebut untuk "naik kelas" dan membuka potensi kerja sama ekonomi di antara kedua negara. Dolfinus menambahkan bahwa keberhasilan program ini akan mendukung pelaku UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini termasuk kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak, membangun rumah yang layak huni, serta menyediakan kesehatan yang lebih baik bagi keluarga. Pemerintah Provinsi Papua berharap agar peserta pelatihan tersebut, yang mayoritas adalah pelaku UMKM, dapat mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan ke dalam praktik usaha mereka. Dengan begitu, diharapkan bahwa kemajuan yang dicapai tidak hanya berdampak positif bagi individu, tetapi juga bagi perekonomian lokal secara keseluruhan. ANTARA