JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian menekankan betapa krusialnya memperkuat wilayah perbatasan. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (*PLBN*), tetapi juga mencakup pembangunan yang lebih komprehensif di daerah-daerah perbatasan. Menurut Tito, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas di kawasan perbatasan. "Kita perlu membangun di daerah perbatasan agar masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dan keadilan dalam pembangunan," tegasnya dalam sebuah pernyataan di Jakarta. Kesejahteraan yang meningkat di kawasan perbatasan, menurut Tito, dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat, yang pada gilirannya menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal. Ia percaya bahwa penguatan daerah perbatasan bukan hanya sekadar upaya redistribusi pembangunan, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kemajuan lintas sektor, baik di perkotaan maupun perdesaan. "Selain itu, langkah ini juga berfungsi untuk memperkuat sistem pertahanan kita dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan," tambah Tito. Dalam konteks rencana jangka menengah Gerbangdutas untuk periode 2025-2029, Tito menjelaskan bahwa BNPP akan melakukan inventarisasi terhadap berbagai permasalahan yang ada di daerah perbatasan. Langkah ini penting agar pemerintah dapat mengumpulkan informasi terkait kebutuhan infrastruktur, alat transportasi, pasar, dan berbagai aspek lain yang diperlukan oleh masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan informasi ini, pemerintah pusat dapat mengidentifikasikan persoalan-persoalan yang dianggap penting dan melahirkan solusi yang sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu, Tito menambahkan bahwa anggaran untuk tahap pelaksanaan program-program tersebut akan diajukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kita juga berharap anggaran dari APBD provinsi dan kabupaten dapat memberikan kontribusi, meskipun jumlahnya bervariasi sesuai dengan kemampuan masing-masing," ungkap Tito. Ia menekankan pentingnya evaluasi setiap tiga bulan untuk mengevaluasi kemajuan setiap target pekerjaan yang telah ditetapkan. ANTARA