JAKARTA –
**Borneonews - Jenewa**, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* - WHO) mengungkapkan bahwa program vaksinasi polio di Jalur Gaza mengalami kendala yang signifikan akibat kurangnya jaminan keamanan dan aksesibilitas. Meskipun lebih dari 1 juta dosis vaksin polio sudah tiba di wilayah tersebut, juru bicara WHO, Margaret Harris, menyatakan bahwa vaksinasi baru dapat dimulai setelah ada kepastian mengenai keselamatan bagi petugas kesehatan serta akses yang aman ke seluruh area. Harris menjelaskan bahwa kembalinya kasus polio di Gaza, yang terjadi setelah 25 tahun terakhir tanpa adanya kasus, dikarenakan keruntuhan sistem kesehatan yang ada serta kerusakan lingkungan yang meluas. Ia menambahkan bahwa masalah sanitasi di area tersebut sangat serius, di mana air limbah tersebar luas dan masyarakat lokal tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem air bersih serta sanitasi yang esensial untuk menjaga kesehatan mereka. Sebelum konflik yang baru-baru ini terjadi, Gaza dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat imunisasi anak tertinggi di dunia, di mana lebih dari 95 persen anak-anaknya telah mendapatkan vaksin polio. Menurut Harris, Gaza bisa terhindar dari polio jika memiliki sistem kesehatan yang robust serta infrastruktur air dan sanitasi yang memadai. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi sekarang sangat memprihatinkan akibat dampak dari konflik yang berkepanjangan. Harris juga menyoroti bahaya serius yang ditimbulkan oleh penyakit polio, terutama bagi anak-anak, yang berisiko lebih besar mengalami kelumpuhan bahkan kematian. Ia menekankan pentingnya melindungi sekitar 640.000 anak yang berada dalam bahaya tersebut melalui vaksinasi. Kedatangan vaksin yang difasilitasi oleh UNICEF menjadi langkah positif dalam usaha ini, namun Harris menegaskan bahwa vaksinasi tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi yang ada saat ini. Ia meminta adanya jeda pertempuran agar proses vaksinasi dapat dilakukan dengan aman. Biasanya, kampanye vaksinasi direncanakan dapat dilaksanakan dalam dua atau tiga tahapan, namun Harris mengungkapkan bahwa pelaksanaan program ini akan sangat sulit dilakukan jika situasi di lapangan masih dilanda pertempuran dan serangan udara, serta jika tidak ada jalur yang aman untuk dilalui. ANTARA