SEMARANG –
**Borneonews - Solo**, Pemerintah Indonesia tengah melaksanakan upaya untuk mengurangi angka *backlog* atau kekurangan rumah melalui program subsidi yang dikenal dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang saat ini diperkirakan mencakup 9,6 juta unit. Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Alfian Arif, dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Solopos Media Group di Solo, menyampaikan bahwa angka kebutuhan perumahan tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan lima tahun yang lalu, di mana jumlahnya mencapai 12,7 juta unit. Penurunan angka kebutuhan rumah ini, menurut Alfian, dapat dikaitkan dengan berbagai program kolaboratif yang dilaksanakan oleh BP Tapera, yang melibatkan beragam pihak. Dengan berbagai usaha tersebut, pihaknya optimis bahwa pada tahun 2045, Indonesia dapat mencapai kondisi *zero backlog*. Alfian menambahkan bahwa strategi yang diterapkan mencakup penyediaan 1 juta rumah di daerah pedesaan, 1 juta rumah di perkotaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir. Menurutnya, langkah-langkah ini dinilai cukup efektif dalam menanggulangi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat. Ketika mengamati kelompok masyarakat yang mengakses pembiayaan melalui FLPP, sebanyak 77,29 persen di antaranya merupakan pegawai swasta. Dari segi usia, konsumen terbanyak berasal dari rentang umur 19 hingga 30 tahun. Sebagian besar dari mereka memiliki penghasilan yang berkisar antara Rp2 juta hingga Rp4 juta per bulan. Hingga saat ini, tercatat ada sekitar 3.800 unit rumah yang dapat dijangkau oleh pegawai negeri sipil (PNS) melalui program Tapera. Untuk tahun ini, kuota rumah subsidi yang disiapkan pemerintah mencapai 166.000 unit, angka yang lebih rendah dibandingkan dengan jumlah tahun lalu yang mencapai 220.000 unit. Meskipun demikian, pemerintah berencana untuk meningkatkan kuota FLPP sebanyak 34.000 unit untuk lebih mendukung program ini. ANTARA