JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI) mengungkapkan bahwa negara Indonesia masih memiliki ketergantungan signifikan terhadap bahan baku, komponen, dan teknologi yang diimpor dari luar negeri. Hal ini menciptakan kemandirian yang bersifat semu atau *pseudo-resiliency*, yang menjadi ancaman serius bagi ketahanan dalam sektor alat kesehatan di masa depan. Ketua Umum HIPELKI, Randy H. Teguh, menekankan pentingnya perubahan dalam paradigmas yang ada. Menurutnya, suatu negara yang tidak memiliki ketahanan dalam bidang kesehatan berpotensi mengalami krisis di sektor-sektor vital lainnya, termasuk perekonomian. Dia percaya bahwa dampak pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa hanya bergantung pada rantai pasok tradisional tidak cukup untuk menjaga ketahanan alat kesehatan. Untuk itu, Randy menyampaikan perlunya pembentukan sistem organik yang dapat beradaptasi dengan cepat dan memiliki fleksibilitas, yang diharapkan mampu terwujud dalam bentuk ekosistem alat kesehatan. Di masa pandemi serta setelahnya, pemerintah Indonesia berupaya untuk mendorong pertumbuhan industri alat kesehatan. Pembukaan berbagai peluang untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sekaligus mendorong kegiatan ekspor merupakan langkah positif yang diberikan perhatian. HIPELKI mendukung upaya tersebut, namun mereka menekankan pentingnya belajar dari contoh negara lain, seperti Cina, Korea, India, dan Taiwan. Randy menegaskan bahwa perkembangan industri alat kesehatan hanya akan terjadi jika ekosistem yang lengkap dan kuat dapat dibangun. Dari data yang ada, sekitar 800 pabrik alat kesehatan beroperasi pada masa pandemi, namun hanya sekitar 500 pabrik yang mampu bertahan sampai sekarang. Ini mencerminkan kekhawatiran mengenai sifat reaktif dan tidak berkelanjutan dari pembangunan industri alat kesehatan yang ada saat ini. Merujuk kepada pendapat Prof. Rhenald Kasali, seorang pakar manajemen dari Universitas Indonesia, Randy menyebutkan bahwa fokus pemerintah masih terpusat pada pembangunan pabrik alat kesehatan dan proteksi terhadap produk dalam negeri. Namun, perhatian yang lebih besar juga harus diberikan kepada pengembangan industri itu sendiri. Dia menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem pendukung pabrik masih menghadapi sejumlah hambatan, termasuk dalam hal pengadaan bahan baku, komponen, serta laboratorium uji coba. Akibatnya, harga produk alat kesehatan lokal sulit bersaing dengan produk impor. Randy menjelaskan bahwa semua unsur dari pemerintah perlu bersinergi untuk memperkuat ekosistem alat kesehatan tersebut. HIPELKI siap mengambil peran strategis sebagai katalisator dalam proses ini. Dia juga menyoroti perlunya kolaborasi yang lebih baik antara peneliti dan pelaku bisnis dalam hal penguasaan dan pengembangan teknologi, meskipun pemerintah sudah berupaya menjembatani kedua pihak melalui peluncuran Pedoman Hilirisasi Penelitian Alat Kesehatan Nasional pada 19 Januari 2024. Dengan tetap fokus pada penciptaan ketahanan kesehatan melalui kemandirian sektor alat kesehatan, Randy berharap agar pemerintah yang baru dapat melanjutkan upaya ini. Meskipun kedudukan alat kesehatan tidak sebesar sektor lain seperti industri pertambangan, keberadaannya tetap memiliki peran strategis yang penting dalam mendukung layanan kesehatan. ANTARA