MEDAN –
**Borneonews - Medan**, Dalam waktu kurang lebih tiga bulan ke depan, rakyat Indonesia, termasuk penduduk Sumatera Utara, akan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah serentak. Acara demokratis ini bertujuan untuk memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur, serta kepala daerah lain seperti bupati dan wali kota di provinsi tersebut. Melihat pengalaman dari pemilihan presiden dan legislatif yang dilaksanakan dengan aman dan lancar di Sumatera Utara pada Februari 2024, masyarakat berharap bahwa Pilkada yang dijadwalkan pada tanggal 27 November dapat berlangsung dalam suasana yang damai dan kondusif. Hal tersebut diharapkan dapat mengedepankan prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memulai rangkaian tahapan Pilkada sejak tanggal 27 Februari 2024. KPU Sumatera Utara telah menetapkan daftar pemilih sementara dengan total sebanyak 10.813.825 orang yang terdiri dari 5.324.444 laki-laki dan 5.489.381 perempuan. Sejumlah nama bakal calon untuk posisi gubernur, wakil gubernur, wali kota, serta bupati mulai bermunculan, termasuk mereka yang ingin maju melalui jalur independen. Nama-nama ini berasal dari beragam latar belakang, seperti akademisi, politisi, pengusaha, birokrat, dan petahana yang semuanya menyampaikan harapan untuk memperoleh dukungan dari partai politik guna meramaikan kontestasi Pilkada di provinsi dengan populasi sekitar 15 juta jiwa ini. Penampilan nama-nama calon yang muncul di media massa dan sosial media telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat, khususnya di kota Medan. Diskusi-diskusi kecil yang berlangsung di kalangan warga tidak menunjukkan adanya ketegangan atau sikap yang ekstrem. Seorang warga bernama Rinaldi Nasution, yang berasal dari Medan Amplas, menyatakan bahwa meski terdapat perbedaan pilihan, penting bagi seluruh masyarakat untuk tetap bersatu, menekankan harapan agar pemilu berjalan aman dan damai. Ia percaya siapa pun yang terpilih nantinya diharapkan dapat membawa perubahan positif, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan menyejahterakan masyarakat Sumatera Utara. Strategi yang dilakukan para calon untuk menarik perhatian pemilih beragam, termasuk melakukan *blusukan* ke tengah masyarakat untuk menawarkan program kerja serta melaksanakan kampanye melalui media sosial dan alat peraga seperti baliho di tempat-tempat strategis yang ada di Sumatera Utara. Meski masa kampanye resmi belum dimulai, situasi politik di beberapa daerah sudah sedikit menghangat akibat adanya persaingan antar kandidat di media. Namun, semua pihak optimis bahwa hal ini tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada. Provinsi yang berbatasan dengan Selat Malaka ini berpotensi menjadi contoh kesuksesan dari pelaksanaan Pilkada 2024 di Indonesia, dilihat dari keberagaman etnis yang ada. Masyarakat berharap Pilkada ini bisa memberikan dampak positif dan menjadi barometer untuk pemilihan di wilayah lainnya. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menegaskan pentingnya menjaga suasana kondusif agar pesta demokrasi dapat berlangsung dengan baik. Keharmonisan yang terjalin di antara masyarakat yang menghuni 33 kabupaten dan kota menjadi modal utama dalam menciptakan pesta demokrasi yang aman dan tertib. Salah satu langkah untuk menjaga kondisi tersebut adalah dengan menghindari penyebaran berita palsu yang dapat memecah belah masyarakat, terutama di era digital di mana informasi dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut telah sepakat untuk bekerja sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya, memastikan bahwa Pilkada berlangsung dengan lancar. Polda Sumut juga melaksanakan program "cooling system" untuk menciptakan suasana damai sepanjang pelaksanaan Pilkada, melibatkan sebanyak 15.000 anggota masyarakat dari berbagai elemen. Proses pemungutan suara yang diharapkan aman membuat masyarakat yang menggunakan hak suara dalam Pilkada merasa nyaman dan puas dalam menentukan pemimpin mereka di provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini. Dalam hal pengamanan, Polda Sumatera Utara telah menyiapkan pengawalan di tempat pemungutan suara (TPS). Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto mengungkapkan bahwa pendekatan keamanan akan dibedakan sesuai dengan tingkat risiko TPS, dengan petugas Linmas serta anggota Polri dan TNI yang bertugas menjaga TPS aman. KPU juga telah menetapkan sebanyak 25.233 TPS yang tersebar di 455 kecamatan dan 6.110 kelurahan atau desa di seluruh Sumatera Utara. Untuk pengamanan total, Polda Sumut melibatkan sekitar 12.172 personel gabungan, dengan petugas dari instansi terkait mencapai 52.966 orang, terdiri dari TNI dan Linmas. Agar Pilkada dapat berjalan sesuai harapan, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan, termasuk dalam verifikasi daftar pemilih tetap (DPT). KPU telah mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat untuk memverifikasi status dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada 2024. Warga yang belum terdaftar diharapkan melapor ke petugas Panitia Pemungutan Suara di masing-masing kelurahan atau desa. Validitas data pemilih adalah kunci untuk mencegah masalah selama dan setelah Pilkada, sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di Sumatera Utara berjalan aman dan tertib. Untuk memastikan tampaknya harapan bahwa seluruh proses Pilkada berlangsung dengan baik, diperlukan konsistensi dari para calon, partai politik, penyelenggara, penegak hukum, dan aparatur pemerintahan dalam menegakkan regulasi yang ada. Sebagai harapan masyarakat Sumatera Utara, pemimpin yang terpilih dari proses Pilkada yang demokratis diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dan meningkatkan kesejahteraan serta layanan publik dalam lima tahun ke depan. ANTARA