JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novian Bakrie, menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 memberikan peluang bagi sektor usaha untuk berkontribusi dalam program tersebut. Anindya mengungkapkan, "Ini adalah sebuah kesempatan baru, di mana Makan Siang Gratis ini memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun. Kesempatan ini sangat berarti bagi dunia usaha untuk berpartisipasi." Pernyataan tersebut disampaikan setelah seminar bertema "Optimisme Baru Pembangunan Ekonomi Era Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Jakarta, pada hari Kamis. Dia menekankan bahwa pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain melalui Program MBG, komitmen tersebut juga tercermin dari alokasi anggaran infrastruktur yang mencapai Rp400 triliun serta upaya untuk memperkuat penerimaan pajak. Anindya menambahkan, "Kami memiliki berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung investasi agar tetap berjalan. Negara yang stabil tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor." Program MBG direncanakan dengan anggaran sekitar Rp71 triliun, yang setara dengan 0,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Anggaran tersebut mencakup biaya makanan, distribusi, serta operasional lembaga yang terlibat dalam program ini. Program ini diharapkan dapat menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. Selain perbaikan dalam kualitas sumber daya manusia (SDM), MBG diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen dan juga mampu menyerap sekitar 0,82 juta tenaga kerja melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam hal anggaran infrastruktur, pemerintah telah menetapkan sejumlah Rp400,3 triliun yang akan dialokasikan untuk pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, konektivitas, ketahanan pangan, energi, dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur. Mengenai penerimaan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa *Core Tax Administration System* (CTAS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menjadi pondasi utama dalam pencapaian penerimaan negara. Sri Mulyani juga merinci bahwa upaya untuk meningkatkan rasio perpajakan dilakukan dengan terus melanjutkan reformasi perpajakan. Salah satu langkah konkret dalam hal ini adalah penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta perbaikan dalam struktur organisasi, tata kelola, dan infrastruktur di bidang perpajakan. Sebelumnya, intensifikasi dan ekstensifikasi, bersamaan dengan pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan, juga diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun, dengan penerimaan pajak yang diproyeksikan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun. ANTARA