JAKARTA –
**Borneonews - Sibolga**, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menunjukkan dukungannya terhadap upaya peningkatan produktivitas ikan yang ditangkap oleh nelayan di Sibolga, Sumatera Utara. Ia menyampaikan bahwa langkah-langkah yang diambil meliputi peningkatan kualitas layanan, pemberian bantuan alat tangkap, dan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diperlukan di pelabuhan perikanan daerah tersebut. Dalam kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga, Trenggono menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi produksi nelayan. Ia menyebutkan bahwa pelabuhan perikanan merupakan bagian yang krusial dalam industri perikanan di Indonesia. “Pengembangan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan akan memastikan nelayan dapat bekerja dengan lebih efisien serta meraih hasil yang optimal,” jelasnya dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh KKP di Jakarta. Selama kunjungan tersebut, Menteri Trenggono juga berdialog dengan para nelayan lokal. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pelayanan pelabuhan, menyediakan subsidi untuk peralatan kapal, serta menjamin ketersediaan bahan bakar untuk meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan usaha perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan berupa 270 alat tangkap ikan kepada nelayan yang terlibat dalam sembilan kelompok usaha. Bantuan tersebut terdiri dari 240 unit jaring insang monofilament dengan spesifikasi 2 inci 0,24 mm dan 30 unit bubu kepiting dengan ukuran mesh 1,5 inci. Trenggono juga menggarisbawahi pentingnya ketersediaan BBM bersubsidi di pelabuhan. Menurutnya, langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan pasokan, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan bahan bakar oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan nelayan. "Menurut saya, adalah lebih baik jika bahan bakar tersebut tersedia di sini (pelabuhan) agar dapat dikelola dengan baik,” ungkapnya. Ia melanjutkan bahwa selain dukungan untuk BBM dan alat tangkap, penambahan armada kapal juga menjadi perhatian. Bantuan kapal diarahkan untuk kelompok nelayan, sehingga mereka bisa lebih produktif dan merasa terbebas dari beban biaya lain yang tidak perlu. "Perhatian kita harus fokus pada kapal-kapal yang ada di sini, dan fasilitas serta kapasitasnya perlu ditinjau agar kenyamanan dan keamanan para nelayan dapat terjamin," katanya. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip *blue economy*, yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kalangan nelayan. ANTARA