SURABAYA –
**Borneonews - Pamekasan**, Aparat Kepolisian Resort Pamekasan di Jawa Timur saat ini tengah melaksanakan pemetaan terkait potensi zona yang berisiko mengalami konflik dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada tahun 2024. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah terjadinya berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, menjelaskan bahwa pemetaan ini bertujuan untuk menyesuaikan pola pengamanan dengan kebutuhan di lapangan. Ia menegaskan pentingnya pendekatan yang berbeda dalam penegakan keamanan di antara daerah yang dianggap aman dengan yang berpotensi rawan. Dalam penjelasannya, ia merinci bahwa pemetaan dilakukan dengan sistematis, dimulai dari analisis per zona atau per kecamatan, kemudian dilanjutkan ke tingkat desa dan tempat pemungutan suara (TPS). "Kami telah berhasil mengidentifikasi zona atau kecamatan yang rawan, meskipun untuk tingkat desa dan TPS masih dalam proses pengumpulan data," tuturnya. Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan bahwa hasil pemetaan yang dilakukan oleh instansi kepolisian bersama dengan jajaran Polsek di bawahnya menunjukkan bahwa terdapat tiga kecamatan yang termasuk dalam kategori rawan untuk Pilkada serentak 2024. Ketiga kecamatan tersebut adalah Batumarmar, Palengaan, dan Proppo. Pemetaan zona rawan tersebut didasarkan pada berbagai faktor. Selain pengalaman dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, juga ditambah dengan survei yang dilakukan langsung oleh petugas di lapangan, yang memperhatikan dinamika dan perkembangan yang berlangsung di masyarakat sekitar. "Tentu saja, status rawan di ketiga kecamatan ini dapat berubah seiring dengan perkembangan situasi terbaru. Oleh karena itu, anggota kami terus memantau dan melakukan pengamanan di lapangan," ujar Kapolres. Dalam upaya untuk mengantisipasi potensi gangguan di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai zona rawan, Kapolres memastikan akan meningkatkan jumlah petugas keamanan. Mereka juga akan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk meredakan ketegangan di kalangan warga. ANTARA