MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengimbau agar Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dapat mengoptimalkan pelaksanaan program-program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Usaha ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kondisi perekonomian masyarakat setempat. Jufri mengungkapkan bahwa situasi keuangan saat ini kurang menggembirakan. Ia mengutip kata-kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyatakan bahwa kondisi fiskal tidak sedang baik dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan dari semua pihak. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi TPAKD di Makassar. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tantangan ekonomi pada tahun 2025 diprediksi akan lebih berat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah harus mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang timbul dari kondisi ini. Rapat koordinasi yang diadakan juga membahas mengenai perkembangan pembangunan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam jangka lima hingga sepuluh tahun ke depan. Dalam konteks ini, OJK memegang peranan penting dalam memberikan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Jufri juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap seluruh program OJK. Jika terdapat program yang berhasil, ia berharap agar hal tersebut dapat segera diaplikasikan secara lebih luas di berbagai wilayah. Ia berharap OJK dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat, mendengarkan kebutuhan serta aspirasi mereka. TPAKD diharapkan dapat menjalankan program-program OJK dengan seoptimal mungkin untuk mendukung perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara itu, Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Darwisman, menegaskan bahwa kegiatan TPAKD bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat perekonomian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di wilayah timur Indonesia. Ia juga melaporkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di regional Sulawesi, Maluku, dan Papua tercatat sebesar 6,74 persen, yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berada di angka 5,07 persen. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Direktur Inklusi Keuangan OJK, Edwin Nurhadi, serta Kasubdit BUMD, Lembaga Keuangan, dan Aneka Usaha, Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Bambang Ardianto. Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh Pelaksana Harian Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Aziz Bennu, dan Kepala Bidang Komunikasi dan Humas Diskominfo Sulsel, Fitra. ANTARA